Setengah Hati Urus Transum di Bali, TMD Terancam Berhenti

Minggu, 29 Desember 2024, muncul sebuah petisi berjudul “Lanjutkan Operasional Bus Trans Metro Dewata Sebagai Transportasi Publik di Bali” pada laman change.org. Petisi yang diunggah Dyah Rooslina ini telah ditandatangani oleh lebih dari 3 ribu. Sementara tanda tangan yang dibutuhkan sebanyak 5 ribu. Pada laman petisi tersebut, masyarakat menyuarakan keresahan sekaligus harapan terhadap keberadaan layanan TMD di Bali.

Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Made Mahendra Jaya, mengungkapkan layanan TMD yang dikelola dari Kementerian Perhubungan RI akan dievaluasi. Ini berkaitan dengan surat yang diterima Pemprov Bali dari Pemerintah Pusat, bahwa layanan TMD akan diserahkan ke Pemprov Bali khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali.

Bram Adimas Wasito, sebagai admin media sosial akun Instagram Transport for Bali, turut menanggapi kabar nasib layanan TMD. Menurut Bram, kata evaluasi dapat dimaknai dalam dua hal yang berbeda.

“Bisa ditafsirkan baik sebagai peningkatan atau pengurangan layanan (frekuensi, jam operasi, jangkauan layanan,” ungkap Bram, pada Senin (30/12/2024).

Transport for Bali adalah sebuah komunitas yang terbentuk pada tahun 2021. Mereka berfokus pada isu-isu angkutan umum dan mobilitas di berbagai daerah di Indonesia. Bram berharap evaluasi tersebut bermakna sebagai peningkatan layanan. Sebab masih banyak tempat di Sarbagita sendiri yang belum dapat dijangkau oleh angkutan umum.

“Tentunya jika anggaran terbatas karena ada penyerahan program Teman Bus dari Kemenhub ke Pemda, ya kita harus menyesuaikan ekspektasi,” kata dia.

Kemarin pada Senin, 30 Desember 2024, Bram dan pengguna TMD lainnya menemui pihak Dishub Bali demi mendapatkan kepastian layanan TMD, sebab kontraknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dari pertemuan itu, Dishub Bali menjelaskan ada kendala birokrasi dan selama belum ada kepastian hukum, operator tidak dapat beroperasi. 

Pada tanggal 6 Januari 2025, Bram menjelaskan anak-anak sudah kembali sekolah. Terkait itu Bram menilai orangtua yang mempercayakan anaknya untuk menggunakan layanan TMD ini akan menjadi beban tambahan jika harus mengantar jemput anak mereka. Begitu pula dengan para pedagang keliling, difabel, lansia yang mengandalkan layanan ini untuk bermobilitas.

“Utamanya K1 (Sentral Parkir Kuta Badung-Terminal Pesiapan Tabanan) yang dimanfaatkan penglaju dari Tabanan yang bekerja di Denpasar dan Badung, K2 (GOR Ngurah Rai-Bandara Ngurah Rai) oleh penumpang pesawat, K4 (Terminal Ubung-Sentral Parkir Monkey Forest) oleh anak-anak sekolah dan lansia ke pasar yang tinggal di sepanjang trayek yang dilalui, K5 (Sentral Parkir Kuta-Terminal Ubung) oleh mahasiswa Unud Jimbaran. Tentunya koridor-koridor lain juga ada pangsa pasarnya sendiri,” jelas Bram.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali, I Made Rai Ridharta, menjelaskan analisanya bahwa Dishub Bali tidak dapat langsung mengelola TMD sejak penyerahan dari pusat.

“Dishub tidak serta merta langsung dapat mengelola Trans Metro Dewata. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti penyesuaian anggaran dan penyesuaian nama pengelola, apakah bisa dicampur. Ini perlu step legal formal yang jelas,” tutur Rai saat dihubungi, Selasa (31/12/2024).

Sementara saat dihubungi IDN Times pada Selasa, 31 Desember 2024 hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dishub Bali, IGW Samsi Gunarta, belum memberikan konfirmasi terkait keberlanjutan layanan TMD di Bali.

Namun, mengutip dari Antara Bali, Samsi mengaku akan mempertimbangkan pengambilalihan tersebut meskipun belum dapat memastikan, apakah TMD masih beroperasi pada 1 Januari 2025 besok.

“Kami pertimbangkan, pengambilalihan akan membutuhkan waktu, kesiapan pendanaan, kesiapan kelembagaan, termasuk kesiapan kapasitas kita,” kata Samsi, Senin (30/12/2024).

Pemerintah Pusat melalui Kemenhub RI yang selama ini membiayai TMD sejak 2020 berakhir pada tahun 2024 dengan jumlah penumpang hampir 2 juta orang dengan 6 koridor.

“Siapa pun yang akan jadi penyelenggaranya, masyarakat butuh ini beroperasi bagaimanapun caranya,” ujar Rai.

Waktu terbatas ini, bagi Rai, butuh antisipasi dari Pemprov Bali. Sehingga masyarakat dari berbagai kalangan yang menggunakan TMD tidak kesulitan dalam memanfaatkan transportasi umum (transum).