Semua Siswa Miskin SMP di Bali Dijamin Dapat Sekolah Sesuai Zona

27 Mei 2022, 12:05 WIB

ilustrasi pelajar(IDN Times/Mardya Shakti)

Denpasar, IDN Times – Siswa miskin setingkat SMA/SMK/SLB di Provinsi Bali diperkirakan jumlahnya mencapai 18.000 orang, dari total siswa 184.839 orang pada tahun Pelajaran 2021/2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Boy Jayawibawa, pada Kamis (26/5/2022).

Boy Jayawibawa juga merespons kabar pembubaran SMAN/SMKN Bali Mandara. Ia menegaskan bahwa SMAN/SMKN Bali Mandara tetap berjalan dan tidak ditutup. Hanya saja pengelolaannya sama seperti SMAN/SMKN umum lainnya (reguler).

1. Seluruh SMAN/SMKN wajib menerima semua siswa miskin sesuai zona

IDN Times/Diantari Putri

Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, penerimaan calon siswa melalui jalur afirmasi, jalur inklusi, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, dan jalur rangking nilai rapor.

Selain itu, ditegaskan bahwa seluruh SMAN/SMKN wajib menerima semua siswa miskin sesuai zona masing-masing yang diterapkan mulai Tahun Pelajaran 2022/2023. Peraturan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 288/03-A/HK/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023.

“Melalui kebijakan baru ini, semua siswa miskin lulusan SMP dipastikan akan diterima di semua SMAN/SMKN sesuai zona masing-masing,” jelasnya.

2.Ada bantuan pendidikan untuk siswa miskin di Bali

IDN Times/Imam Rosidin

Pada kebijakan baru Pemerintah Provinsi Bali, siswa miskin diklasifikasikan menjadi dua, yaitu miskin dan sangat miskin. Hal ini berdasarkan hasil verifikasi faktual (Home Visit) yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Semua siswa miskin akan memperoleh bantuan di antaranya:

Bantuan pendidikan sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali
Semua siswa miskin dibebaskan dari sumbangan komite
Siswa sangat miskin akan mendapatkan bantuan tambahan berupa pakaian seragam, sepatu, buku, tas, dan sarana belajar lainnya (bantuan kelengkapan pendidikan)

Sedangkan bantuan dari Pemerintah Pusat, di antaranya:

Bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) berupa uang tunai sebesar Rp1 juta per siswa per tahun
Bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) melalui keluarga pada komponen pendidikan siswa SMA/SMK/Sederajat sebesar Rp2 juta per siswa per tahun, direalisasikan setiap triwulan.

3. Bali ingin terapkan kebijakan yang merata dan berkeadilan

Ilustrasi Sekolah. IDN Times/Galih Persiana

Pemerintah Provinsi juga disebut akan menerapkan kebijakan pengelolaan SMA/SMK/SLB secara merata dan berkeadilan di 9 Kota/Kabupaten se-Bali yakni dengan memberikan pola pelayanan dan identitas yang sama untuk semua siswa termasuk dalam pengelolaan siswa miskin.

Terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali harus mengelola secara adil sebanyak 18.000 siswa miskin. Tidak hanya sebanyak 873 siswa miskin di SMAN/SMKN Bali Mandara.