Sebatas Wacana, Paskibraka Perempuan di Bali Tetap Pakai Rok

Made Rentin mengungkapkan, sampai hari ini kelengkapan seragam tidak mengalami perubahan. Anggota paskibraka yang perempuan tetap memakai rok sebagaimana yang telah ditetapkan. Selain itu tidak ada surat edaran resmi yang mewajibkan daerah juga mengikuti aturan paskibraka perempuan memakai celana panjang.

“Hal itu baru wacana (Penggunaan celana panjang bagi paskibraka perempuan), karena surat edaran resminya belum ada sampai saat ini. Kami di Provinsi Bali tetap menggunakan kebijakan yang sudah ditetapkan, yakni anggota paskibraka perempuan tetap menggunakan rok. Itu sudah dirinci di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujarnya.

Rentin melanjutkan, sesungguhnya kesiapan seragam telah rampung dikerjakan. Sebab seragamnya langsung diukur pada 26 April 2019 lalu, setelah penyeleksian calon paskibraka. Adapun keperluan yang disiapkan untuk paskibraka yakni perlengkapan dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Setelah selesai bertugas, segala perlengkapan seragam tersebut akan menjadi hal milik masing-masing anggota paskibraka.

Terkait wacana mengganti rok dengan celana panjang bagi paskibraka perempuan, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Bali, Dewa Agung Sugandha Putra, mengaku tidak setuju. Pasalnya, rok telah menjadi seragam resmi bagi paskibraka perempuan sejak tahun tahun 1968. Bahkan selama 50 tahun resmi menjadi seragam untuk bertugas saat HUT Proklamasi, tidak pernah ada masalah, apalagi dengan alasan sulit bergerak saat melakukan gerakan baris berbaris.

“Tidak ada yang salah kalau pakai rok. Selama ini fine-fine saja. Tahun-tahun 1968 lho pakai rok, dan tidak ada yang mengeluh sulit melakukan gerakan. Justru nilai keanggunan perempuan ada di situ,” ungkapnya.

Kata Dewa Sugandha, wacana ini nantinya akan menjadi pembahasan dalam rapat kerja nasional PPI seluruh Indonesia dalam waktu dekat ini. “Setelah dikomunikasikan dengan ketua PPI seluruh Indonesia, itu nanti akan jadi wacana di rakernas. Intinya, PPI Bali akan tetap tidak setuju dengan hal itu,” tegasnya.

Sementara itu, setelah melewati seleksi calon paskibraka pada 24-26 April 2019 lalu, sebanyak 30 calon paskibraka tingkat Provinsi Bali mulai menjalani pendidikan dan pelatihan sejak 30 Juli–17 Agustus 2019. Selama dua minggu lebih, para calon paskibraka akan dilatih fisik dan mental untuk persiapan bertugas saat HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74 di Lapangan Renon Denpasar.

Tahapan penyeleksian calon paskibraka di Provinsi Bali dilakukan mulai dari tingkat sekolah. Kemudian, yang lolos di tingkat sekolah akan diseleksi di tingkat kabupaten. Setiap kabupaten/kota lalu mengirim masing-masing 10 orang calon paskibraka ke tingkat provinsi, yang terdiri dari 5 orang putra dan 5 orang putri. Sehingga jumlah total calon paskibraka ke tingkat provinsi sejumlah 90 orang yang berasal dari 9 kabupaten/kota Provinsi Bali.

Kegiatan kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Seleksi diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Bali selama tiga hari, yakni 24-26 April 2019 di Korem 163/Wirasatya di Denpasar. Adapun tim seleksi yang merupakan gabungan dari gabungan TNI-Polri, Purna Paskirabaka Indonesia (PPI), akademisi, psikologi, dan Dispora Provinsi Bali.

Seleksi tingkat provinsi ini sekaligus menentukan siapa yang akan mewakili Bali ke tingkat nasional. Dari 90 orang yang ikut seleksi, hanya dipilih 32 oran. Yakni 30 orang sebagai calon paskibraka di tingkat provinsi, dan 2 orang lagi ke tingkat nasional. Sedangkan sisanya sebanyak 58 orang dikembalikan ke masing-masing daerah untuk menjadi paskibraka di tingkat kabupaten/kota.