Karangasem, IDN Times - Sekitar 8.000 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Karangasem masih tinggal di rumah tak layak huni. Permasalahan kemiskinan menjadi faktor utama, yang menyebabkan mereka tingggal di rumah yang rusak dan kondisi sanitasinya buruk.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem secara bertahap melakukan upaya, agar warga miskin bisa mendapatkan tempat tinggal lebih layak melalui program bedah rumah. Tahun 2023 ini, sebanyak 393 KK digelontor bantuan bedah rumah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR dan Perkim) Karangasem, Wedasmara, mengatakan sampai saat ini ada sekitar 8.000 unit rumah di Kabupaten Karangasem yang tidak layak huni. Data ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, karena rumah tersebut masih berlantai tanah serta atap maupun dindingnya belum permanen.
Kondisi rumah seperti itu tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem. Terbanyak berada di tujuh Kecamatan yaitu Kubu, Bebandem, Karangasem, Abang, Selat, Sidemen, dan Manggis. Rumah tidak layak huni ini cukup tinggi. Sementara Pemkab Karangasem belum bisa memperbaiki secara keseluruhan karena terbatasnya anggaran.
"Upaya program bedah rumah kami terus kami usulkan dari tahun ke tahun, termasuk tahun 2023 ini kami juga laksanakan program bedah rumah. Upaya penuntasan rumah tidak layak huni di Karangasem kami lakukan bertahap," ujar Wedasmara, Selasa (14/11/2023).
Pada tahun 2023 ini, Pemkab Karangasem menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 miliar, untuk perbaikan sebanyak 393 unit rumah tidak layak huni. Sumber anggaran berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp6 miliar, serta adanya pemenuhan fiskal di anggaran perubahan yang juga senilai Rp6 miliar.
"Bedah rumah ini sudah proses. Sosialisasi juga sudah, semoga akhir tahun bisa rampung," jelas Wedasmara.
Dari hasil verifikasi, ada tujuh warga yang usulan bedah rumahnya dicoret. Hal ini lantaran kondisi rumahnya sudah bagus, tidak punya tanah untuk dibangun rumah, serta sudah mendapat bantuan bedah rumah dari masa pemerintahan sebelumnya.
Wedasmara juga menegaskan, pemerintah daerah (pemda tetap mengusulkan bantuan stimulan perumahan swadaya ke Kementerian PUPR. Jumlah yang diusulkan sekitar 8.000 unit untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni di Karangasem.
"Biasanya untuk bantuan stimulan dari Kementerian, mendapat anggaran sekitar Rp20 juta untuk bedah rumah," kata Wedasmara.
Bantuan stimulan perumahan swadaya dari kementerian sempat diberikan tahun 2019 lalu. Pada tahun itu, total 1.337 unit rumah diperbaiki melalui program bedah rumah. Tahun 2020, program bedah rumah sementara itu ditiadakan karena anggarannya dipakai untuk penangganan COVID-19. Sedangkan 2021, sebagian anggaran bedah rumah dialihkan karena adanya refocusing anggaran.