RSUD Karangasem Pastikan Pasien BPJS PBI JK Nonaktif Tetap Terlayani

Wirayogi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial pelayanan kesehatan, mengingat sebagian pasien tidak mengetahui status kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. RSUD Karangasem mencatat ada enam pasien cuci darah yang tetap dilayani meskipun jaminan kesehatannya tidak aktif. Keputusan itu diambil karena pasien gagal ginjal sangat bergantung pada terapi hemodialisis secara rutin.

Tanpa jaminan kesehatan, biaya satu kali tindakan cuci darah diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 juta. Dalam kondisi normal, pasien harus menjalani prosedur tersebut dua kali dalam sepekan, sehingga beban biaya dinilai sangat berat apabila harus ditanggung secara mandiri.

Pihak rumah sakit kini berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem untuk mempercepat proses pengaktifan kembali kepesertaan BPJS pasien terdampak. RSUD Karangasem berharap persoalan administrasi tidak menghambat proses pengobatan warga yang sedang menjalani perawatan intensif.

"Kami berharap Dinas Sosial dapat mempercepat proses pendaftaran ulang BPJS Kesehatan bagi pasien yang terdampak penonaktifan," ungkap Wirayogi.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem menyebut penonaktifan kepesertaan PBI JK merupakan kebijakan nasional yang berlaku serentak di seluruh daerah. Langkah tersebut dilakukan Pemerintah Pusat dalam rangka pembaruan dan penyesuaian data penerima bantuan iuran. Data Dinas Sosial mencatat lebih dari 21 ribu peserta PBI JK di Karangasem dinonaktifkan sejak awal Januari 2026.

Meski demikian, peserta yang terdampak masih memiliki peluang untuk diaktifkan kembali, terutama bagi warga yang sedang menjalani pengobatan atau dinilai masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.