12 Rekomendasi DPRD untuk Membenahi Praktik Wisata Murah Bali

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang kerap disapa Cok Ace. Menurutnya, praktik ini bukanlah isu baru dalam dunia pariwisata. Namun kembali mencuat setelah banyak kasus kecelakaan yang menimpa wisatawan Tiongkok.

Selain itu, praktik tersebut membuat Bali dilabeli sebagai daerah yang penuh dengan penipu. "Banyak yang dirugikan, pengusaha kita dan juga Wisatawan Tiongkok juga merasa tertipu dengan modus-modus seperti itu,” ujarnya.

Untuk itu, Cok Ace mengajak seluruh komponen merapatkan barisan demi memulihkan dan membersihkan nama Bali sebagai daerah tujuan wisata berkualitas bagi turis dari berbagai belahan dunia.

Sementara itu, AA Ngurah Adhi Ardhana dari Komisi II DPRD Bali berharap sidak yang dilakukan Pemprov Bali sebelumnya, harus ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih tegas.

“Pelanggaran harus ditindak, bukan hanya disidak namun juga disidik,” imbuhnya.

Sementara terkait tenaga asing, Ketua Komisi IV, Nyoman Parta, menginginkan pihak imigrasi tegas dalam menyeleksi orang asing yang masuk ke Bali. Ia berharap agar persoalan ini segera diselesaikan, dengan merancang regulasi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran.

Upaya untuk membenahi pariwisata Bali membutuhkan tanggung jawab dari seluruh komponen. Jadi, Gubernur, Bupati/Wali Kota diharapkan segera merancang aturan kepariwisataan dan melakukan penataan pariwisata secara menyeluruh.

Setelah melakukan berbagai pertemuan, dewan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah wisata Bali murah ini. Berikut rekomendasinya:

• Tertibkan seluruh jaringan toko mafia Tiongkok yang berjumlah 28 toko
• Usut siapa saja yang ikut bermain dalam masalah ini sampai aktivitas ilegal ini bisa bermain cukup lama
• Periksa semua izinnya, jika memang tak mampu menunjukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) harus ditutup
• Periksa kejelasan barang-barang yang dijual. Jika memang berasal dari Tiongkok, periksa bagaimana perizinannya sehingga barang tersebut bisa masuk ke Bali. Jika memang sah, harus diberitahu bahwa produk tersebut buatan Tiongkok dan tidak dilabeli produk Indonesia. Karena bisa masuk unsur penipuan dengan menyebut barang itu hasil Indonesia
• Usut pajak penjualan yang selama ini dilakukan serta transaksi yang dilakukan, karena menggunaka sistem pembayaran WeChat. Karena jika tidak menggunakan Rupiah maka tidak ada devisa
• Usut tenaga kerja asingnya karena sudah masuk ranah pidana
• Usut penggunaan lambang Negara yakni Garuda untuk stempel karena masuk ranah pidana
• Tertibkan dan tutup Biro Perjalanan Wisata (BPW) ilegal yang juga melalukan kerja sama dengan jaringan toko mafia Tiongkok
• Jika terbukti melakukan pemaksaan, pemerasan, pemalsuan, dan pelanggaran lain, harus dilakukan penindakan pidana agar menimbulkan efek jera dan aktivitas usahanya ditutup permanen
• Tata kembali usaha ini, dengan mengedepankan produk UMKM Bali
• Buat regulasi yang kuat untuk menangkal aktivitas serupa di masa akan datang. Regulasi bisa berupa Pergub atau Perda untuk membangun pariwisata Bali yang berkelanjutan. Serta, lakukan pengawasan berkala terhadap pelanggaran di dunia pariwisata Bali.
• BTB jangan membiasakan mengambil langkah parsial dengan bermain sendiri, seolah-olah mewakili Bali dalam membuat kesepatakan dengan mafia Tiongkok. Jika ada pemikiran, harus disampaikan ke pemerintah, bukan langsung membuat kesepakatan lain.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali, Ketut Ardana, saat ditemui di kantornya mengatakan praktik wisata semacam ini sangat merugikan. Ia menjelaskan bagaimana cara kerja praktik ini.

Alur yang terjadi adalah travel agen lokal di Bali memiliki partner agen di luar, dalam hal ini Cina.

Agen yang di Tiongkok inilah yang menjual produk paket wisata murah. Ketika mereka berhasil menjual paket wisata kepada konsumennya di Cina, kemudian bekerja sama dengan travel lokal.

"Yang lokal tinggal menjalankan program yang diperintahkan dari pihak travel Cina," katanya, belum lama ini.

Menurutnya, praktik ini membuat para wisatawan tidak bisa menikmati alam Bali, dan hanya diajak berbelanja di toko-toko. Praktik tersebutlah yang membuat tidak sehat. Kenapa?

Karena toko-toko itu yang akan menyubsidi biaya tur dengan cara menjual mahal barangnya. Barangnya juga bukan produksi lokal, dan diduga berasal dari Cina.

Ia menambahkan, paket wisata paling murah ke Bali yang dibeli oleh wisatawan asal Tiongkok adalah seharga Rp600 ribu. Paket tersebut sudah termasuk tiket pesawat pergi-pulang (PP), hotel selama empat malam, guide, makan, transportasi, dan satu tiket ke tempat wisata.

"Ini sangat tidak masuk akal," katanya.

Padahal untuk normalnya saja, harga paling murah paket wisata Tiongkok-Bali adalah Rp7-8 juta untuk lima hari empat malam. Perkiraan rinciannya:

• Tiket PP Cina-Bali: antara Rp4-5 juta
• Hotel bintang tiga: sekitar Rp200 ribu x 4 malam= Rp800 ribu
• Transportasi: Rp250 ribu per orang selama di Bali
• Makan: minimal Rp60 ribu per orang x 2 (Siang dan malam) x 4 hari = Rp480 ribu
• Tiket masuk objek wisata: Rp60 ribu.

"Belum guide fee-nya (Upah pemandu wisata). Jika kita bisnis normal, harga dasar lima hari empat malam, paling murah itu Rp7-8 juta," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengatakan pihaknya sedang menyusun konsep penataan secara komprehensif terkait pariwisata.

Pertama, membenahi regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur seluruh sistem pariwisata. Jika sudah ada aturan, maka bisa dilakukan penindakan secara tegas.

"Banyak praktik ilegal, Banyak guide liar, banyak jual kepala, ini harus diatur," katanya.

Maka dari itu harus dilakukan standarisaai pariwisata. Mulai dari pelayanan imigrasi, bea cukai, travel, transportasi, hotel, restoran, pengamanan, kenyamanan hingga infrastruktur.