Badung, IDN Times – Ratusan sekuriti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terancam akan diberhentikan kontrak kerjanya oleh Pihak Angkasa Pura Supports (PT APS) sebagai anak perusahan dari PT Angkasa Pura I. Beberapa perwakilan dari sekuriti kemudian datang ke Rumah Aspirasi pada Minggu (21/11/2021) lalu untuk mengadukan kondisi ini.
Apa penyebabnya para sekuriti tersebut bisa terancam diberhentikan kontrak kerjanya? Apakah ada solusi untuk mereka?
Terbitnya Surat Edaran (SE) dari Angkasa Pura I Nomor AP.I.5429/KP.02/2021/DP-B perihal Harga Satuan Jasa Tenaga Penunjang Pekerjaan, membuat sejumlah sekuriti kontrak di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merasa terancam akan diputus kontraknya.
Petugas sekuriti, Agus Amik Santosa, kepada IDN Times menyampaikan bahwa meskipun ada kabar tersebut, namun pihaknya belum menerima salinan SE yang dimaksud. “Belum ada (Salinan SE) yang kami terima,” ungkapnya pada Rabu (24/11/2021).
Ia mengaku bahwa kontrak kerjanya akan selesai pada Desember 2021 ini. Bersama rekan-rekannya, kemudian ia mengadukan kondisi ini kepada Anggota Komisi VI DPR RI.
Dalam lampiran syarat SE tersebut, dituliskan jenis kualifikasi tenaga penunjang di lingkungan PT Angkasa Pura I. Hal itu dianggap tidak adil, terutama bagi mereka yang sudah bekerja selama rentang waktu 13 sampai 20 tahun. Selama ini tidak ada masalah yang berkaitan dengan tato dan tindik.
Diperkirakan ada sebanyak 300 orang lebih sekuriti di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terancam diberhentikan karena kualifikasi tersebut.
Menanggpai hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta, kepada IDN Times menyampaikan beberapa alasan yang diduga melatarbelakangi munculnya kualifikasi tanpa tato dan bekas tindik. Ia juga berjanji akan menyampaikan kepada PT APS dan pihak Angkasa Pura I serta Kementerian BUMN untuk meninjau persyaratan itu.
“Saya menyayangkan rencana menghentikan kontrak ini karena beberapa hal. Karena tidak adil, cenderung diskriminatif, dan tidak manusiawi,” ungkapnya.
Menurutnya, alasan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang sudah tidak relevan. Tato bisa tidak terlihat ketika petugas sekuriti menggunakan seragam. Persyaratan ini disebut cenderung diskriminatif sebab hanya untuk tenaga kontrak saja. Sedangkan di Angkasa Pura I, banyak sekuriti yang sudah menjadi tenaga tetap tetapi memiliki tato. Rencana ini diduga untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda.
"Kondisi hari ini justru ketika AP I (Ngurah Rai) mulai ada pemasukan karena wisatawan domestik terus beranjak bangkit. Mereka yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya sebagian besar adalah warga lokal Bali dan rata-rata sudah berkeluarga dan punya anak," ungkap Parta.
Sementara itu, Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menyampaikan selama 2 tahun pandemik telah berupaya bertahan di tengah tekanan situasi ekonomi dan bisnis dengan melakukan berbagai upaya penyesuaian operasional bandara. Pihaknya melakukan pengurangan area operasi di terminal penumpang hingga ke penyesuaian waktu kerja dan jumlah tenaga operasional bandara. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk dapat mempertahankan likuiditas perusahaan.
General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Herry A Y Sikado, menjelaskan bahwa Angkasa Pura I tengah melaksanakan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga penunjang di seluruh bandara yang dikelolanya, termasuk Bandara I Gusti Ngurah Rai. Hal ini sebagai dampak terjadinya penurunan trafik penumpang yang sangat drastis, lebih dari 50 persen dibanding sebelum masa pandemik.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian atas pemulihan trafik penumpang. Termasuk untuk trafik internasional yang merupakan sumber utama aktivitas kegiatan bandara.
Jumlah kebutuhan tenaga penunjang disesuaikan dengan kondisi menurunnya trafik penumpang. Karenanya, akan dilakukan seleksi kembali terhadap tenaga penunjang yang sudah habis masa kontrak kerjanya pada Desember mendatang berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan.
Syarat seleksi dimaksud (tidak bertato dan tindik), menurut Herry bukanlah persyaratan baru yang ditujukan untuk mengurangi tenaga penunjang. Akan tetapi hal tersebut merupakan persyaratan yang sudah berlaku sejak lama di lingkungan Angkasa Pura I.
“Dengan mempertimbangkan adat istiadat daerah setempat, terhadap tenaga penunjang yang akan diperpanjang yang saat ini memiliki tato atau tindik yang merupakan bagian dari budaya masyarakat sepanjang masih dalam batas kewajaran, tetap dapat mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan,” jelasnya pada Rabu (24/11/2021).
Apabila nantinya kebutuhan operasional sudah mulai meningkat dan kondisi perusahaan sudah mulai membaik, menurut Herry, mereka yang tidak lolos seleksi saat ini bisa menjadi prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Direktur Utama Angkasa Pura Supports, Desy Sulistiorini, mengatakan bahwa Angkasa Pura Supports selaku penyedia tenaga penunjang bagi kegiatan operasional Angkasa Pura I telah mengkomunikasikan kondisi ini kepada seluruh tenaga penunjang terkait.
“Adanya seleksi kembali tenaga penunjang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional dari Angkasa Pura I untuk kondisi saat ini. Seluruh kewajiban bagi tenaga penunjang yang tidak diperpanjang kontraknya diberikan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan,” ungkap Desy.