Rasio Minimarket di Bali Tertinggi se-Indonesia

Koster menjelaskan, minimarket telah menjamur di sejumlah wilayah Bali, terutama Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Menurutnya, semakin banyak ruko modern akan mematikan pelaku usaha lokal di Bali.

“Makin banyak itu (ruko modern) saya lihat. Wah, kalau begitu dia, maka pelaku ekonomi lokal kita akan tertinggal dia, mati dia,” ujarnya.

Sementara, catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2020 mengelompokkan pasar modern di Provinsi Bali dalam tiga jenis yaitu pasar modern berjejaring, pasar modern nonberjejaring, dan pasar modern lainnya.

Minimarket termasuk dalam pasar modern berjejaring dengan jumlah 1933 unit tahun 2020. Sedangkan pasar modern nonberjejaring dalam bentuk usaha dagang (UD), serta jenis pasar modern lainnya dengan jumlah 492 unit.

Koster mengakui dirinya meniru Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang telah memiliki perda pengendalian ruko modern sebelumnya. Menurutnya, Sumbar mampu mengelola dan mengendalikan minimarket sehingga hampir tapi tak ada toko modern. Alasan itu membuat Koster ingin minimarket di Bali terkendali.

Sebelumnya, Mei 2025 lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Dewa Mahayadnya, menyatakan DPRD Bali belum menyusun rancangan perda pengendalian ruko modern. Kala itu, Ia mengaku pihaknya tengah fokus membahas anggaran induk Bali dan perubahannya.

Selain mengendalikan ruko modern, tahun ini Bali tengah menggodok sejumlah perda pengendalian alih fungsi lahan di Bali. Koster menjelaskan, Bali akan memiliki tiga rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas.

Raperda itu di antaranya pengendalian alih fungsi lahan dan lahan produktif, pengendalian ruko modern, dan perda tentang perlindungan danau, pantai sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan adat. Menurutnya, visi lembaga eksekutif dan legislatif di Bali telah sejalan dalam mengendalikan alih fungsi lahan.

“Jadi tiga perda ini akan menjadi prioritas,” kata Koster.