Rancangan APBD Bali 2025 Menggenjot Pungutan Wisatawan Asing
Denpasar, IDN Times - Jam menunjukkan pukul 10.30 Wita, Rapat Paripurna Ke-25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dimulai. Rapat kali ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Sementara, pihak eksekutif diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Bali, I Nyoman Giri Prasta. Sedangkan dari 55 orang anggota DPRD Provinsi Bali, hanya 37 orang yang hadir.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), I Putu Suryadanu Willyan Richart, menyampaikan pandangan pertama. Pada bagian defisit anggaran dalam Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, tercatat defisit anggaran sebesar Rp569 miliar lebih. Suryadanu mengatakan, adanya defisit ditutup melalui pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2024 dan pinjaman daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar prinsip kehati-hatian fiskal tetap dikedepankan,” kata Suryadanu pada Senin (21/7/2025) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Bagaimana pandangan fraksi lainnya terhadap rancangan APBD Bali Tahun Anggaran 2025? Berikut informasi selengkapnya.
1. Rencana penerimaan pinjaman sebesar Rp347 miliar ke BPD Bali
Suryadanu melanjutkan, adanya rencana penerimaan pinjaman sebesar Rp347 miliar perlu adanya penjelasan dari segi urgensi dan dampak jangka panjang terhadap fiskal daerah. Sementara, I Kadek Diana mewakili Fraksi Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan hal senada dengan Fraksi PDIP. Diana menjelaskan, terdapat daftar pinjaman daerah tahun 2025 dengan sumber pinjaman dari PT Bank BPD Bali. Sedangkan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6,50 triliun dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,07 triliun.
“Mohon penjelasan, apakah saudara Gubemur telah menandatangani perjanjian pinjaman Tahun 2024 tersebut?” tanya Diana.
Diana menambahkan, Pemprov Bali dapat memaksimalkan adanya Pungutan Wisata Asing (PWA) diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan. Berdasarkan kalkulasi fraksinya, PWA per wisatawan asing sebesar Rp150 ribu dikali jumlah wisatawan asing ke Bali sekitar 6 juta lebih orang. Sehingga potensi Pungutan Wisman sebesar Rp950 miliar dari target awal sekitar Rp400 miliar lebih. Data kunjungan wisman tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali tahun 2024.
2. Fraksi Golkar pertanyakan asal anggaran program satu keluarga satu sarjana
Fraksi Golongan Karya (Golkar) fokus pada isu pendidikan, diwakili oleh I Wayan Gunawan. Fraksi Golkar menyambut baik inisiatif Gubernur membuat program satu keluarga satu sarjana khusus untuk masyarakat miskin. Namun, pihaknya turut mempertanyakan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster asal anggaran program tersebut.
“Setelah kami cermati dalam struktur rancangan Perubahan APBD tahun 2025, program ini belum mendapatkan alokasi anggaran pada rancangan Perubahan APBD tahun 2025,” kata Gunawan.
Gunawan juga menyoroti efek efisiensi anggaran membuat anggaran bidang pendidikan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp39 miliar lebih, dari semula Rp 1,9 triliun lebih. Anggaran kebencanaan juga jadi sasaran pemangkasan. Semula Rp36,6 miliar menjadi Rp32,2 miliar lebih dengan penurunan sebesar Rp4,4 miliar.
3. Fraksi Nasdem dan Demokrat soroti anak muda Bali kerja di luar
Fraksi terakhir menyampaikan pandangannya yaitu Nasional Demokrat (Nasdem) dan Demokrat. I Gusti Ayu Mas Sumatri, menyampaikan pandangan terkait rancangan APBN Tahun 2025. Pihaknya menyarankan penghitungan anggaran daerah tiga tahun terakhir melalui metode penghitungan rata-rata berpasangan. Selain metode penghitungan, Sumatri juga menyinggung soal anomali anak muda Bali bekerja di luar Bali, khususnya luar negeri.
“Bali sebagai daerah tujuan wisata banyak didatangi pekerja dari luar Bali. Namun, anak-anak muda dari Bali banyak keluar Bali mencari pekerjaan di bidang pariwisata khususnya di luar negeri,” kata dia.
Berdasarkan pandangan fraksinya, Sumatri mengatakan pemerintah harus hadir menangani fenomena anak muda Bali bekerja di luar Bali. Sementara, Wagub Bali Giri Prasta mengapresiasi adanya pandangan setiap fraksi. Menurutnya, pandangan setiap fraksi dapat menjadi acuan bagi Pemprov Bali untuk menyesuaikan anggaran dengan kegiatan.
Khusus soal pungutan wisman, berdasarkan rapat sebelumnya akan ada penerapan Perda PWA terbaru. Melalui perda itu akan menggandeng pihak lainnya, seperti pihak swasta untuk melampaui target PWA awal sebesar Rp400 miliar.
“Kami pastikan pihak ketiga akan mendapatkan persentase dalam hal ini dan itu luar biasa,” kata Giri, Senin (21/7/2025).
