Purniwati Bersyukur Lolos Pengajuan KUR Setelah Berkali-kali Ditolak

Berkali-kali coba mengajukan KUR ke bank, Purniwati selalu mendapat penolakan. Alasannya, Purniwati masih ada utang sebesar Rp2,6 juta.

“Pernah gak dikasih karena utang Rp2,6 juta. Itu sudah namanya jelek,” kenang Purniwati. 

Kini senyum pemilik usaha salon kecantikan itu merekah, sebab pengajuan KUR dipermudah meskipun Purniwati masih punya utang. Purniwati berkata, “setiap aku minta minjam gak dikasih. Ini berkat Pak Menteri gitulah, dikasih saya.”

Purniwati mengajukan peminjaman KUR sebesar Rp100 juta untuk membesarkan usaha salonnya yang sudah berdiri sekitar dua tahun. Ia berencana membeli peralatan baru untuk salonnya. Meski pengajuan pinjaman yang tergolong besar, perempuan asal Banjar Banda, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar ini mengaku optimis dapat mengembalikan pinjaman tersebut. 

“Biar saya bisa membiayai anak saya sekolah gitu ya. Biar bisa makan,” katanya.

Kisah senada juga diungkapkan Fitri Misnariu (29). Ia mengaku senang ikut serta dalam agenda ini karena dapat bertemu dan mencurahkan langsung kesulitannya dalam mengajukan KUR.

“Senang banget bisa ketemu dengan Pak Wayan Koster langsung, dengan Pak Menterinya, Pak Ara. Pokoknya kayak berasa mimpi ketemu Pak Menteri,” ujar Fitri sumringah.

Fitri juga menjadi peserta yang diminta naik ke atas panggung dan berdialog. Melalui dialog itu, pengajuan pinjaman KUR Fitri sebesar Rp85 juta diberikan. Sama seperti Purniwati, pengajuan KUR Fitri sempat ditolak.

“Pernah mengajukan KUR tapi tidak di-acc, mungkin karena BI checking (pengecekan riwayat kredit debitur),” tutur Fitri.

Kini, Fitri sebagai pemilik usaha warung selama 15 tahun ingin memperbaiki kontrakan yang jadi tempat usahanya. Selain itu, ia juga ingin menggunakan KUR untuk menambah modal usahanya yang berlokasi di wilayah Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Sementara itu, Maruarar atau akrab disapa Ara mengatakan, KPP adalah terobosan baru, dan baru pertama kali ada KUR khusus perumahan. Pihaknya menganggarkan Rp130 triliun untuk program ini. Bagi Ara, kebijakan ini mempermudah ekosistem usaha dengan pengurangan bunga. Developer dapat pengurangan bunga dari 12 persen menjadi 7 persen. Sementara, UMKM hanya dikenakan bunga 6 persen per tahun atau cicilan 0,5 persen sebulan.

“Ya, kenapa yang internir menawarkan kecepatan, kemudahan walaupun bunganya tinggi. Nah, kita harus unggul. Negara mudah, cepat, dan murah. Nah, negara harus punya tiga-tiganya, mudah, murah, dan cepat,” tegas Ara.

Ia juga memuji peserta ibu-ibu yang bersemangat memajukan usaha mereka demi kebutuhan keluarga dan anak-anak.