Puluhan Warga Desa Adat Banyuasri Datangi MDA Bali, Suarakan 2 Tuntutan

Widiana menegaskan, keputusan final yang dikeluarkan MDA Provinsi Bali telah dikalahkan pada tingkat pengadilan. “Di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, banding, dan kasasi bahwa Prajuru Desa Adat Banyuasri sah secara hukum negara itu isi putusannya, kasasi ini final,” kata Widiana.

Polemik pemilihan dan pengesahan Bendesa Adat Banyuasri ini, berawal dari 11 orang warga desa adat yang tidak menerima hasil pemilihan. Mereka mengajukan keberatan hingga MDA Provinsi Bali mengeluarkan surat keputusan pembatalan terpilihnya Widiana sebagai Kelian Adat Banyuasri beserta prajuru terpilih lainnya.

Keberatan 11 orang warga desa adat itu berlanjut hingga ke gugatan pengadilan dan berakhir kalah. Pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) mengakui terpilihnya Widiana dan prajuru lainnya sah. 

Widiana yang terpilih sejak empat tahun lalu merasa kecewa atas langkah MDA Provinsi Bali yang menerbitkan surat keputusan pembatalan pemilihannya, tanpa turun langsung ke desa. Ia menegaskan sejak keluarnya surat itu, masalah kian memanas di Desa Adat Banyuasri. “Sudah lama, tapi tidak pernah dieksekusi. Hanya mengeluarkan surat. Mengeluarkan surat dibiarkan, gelontorkan saja, yang bikin kisruh suratnya, bukan masyarakat kami, itu masalahnya,” tegasnya.

Akibat surat itu, selama empat tahun tidak ada pengukuhan resmi dari MDA Provinsi Bali. Sehingga, Desa Adat Banyuasri selama empat tahun tidak dapat menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta untuk keberlangsungan desa adat, seperti pengelolaan subak, pemberdayaan masyarakat adat, pembangunan desa adat, termasuk honorarium prajuru desa adat.

Tuntutan kedua, warga Desa Adat Banyuasri meminta transparansi atas pemilihan pengurus MDA Kabupaten Buleleng. Widiana menduga ada rekayasa dari pemilihan tersebut. Ketua MDA Kabupaten Buleleng yang terpilih hanya mendapatkan dua suara dari 2 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, ada kandidat lainnya yang mendapat 5 hingga 7 suara justru tidak terpilih tanpa alasan jelas. 

“Saya ini minta transparansi sekarang karena saya terlibat pemilihan penjaringan bakal calon ini. Itu masalahnya. Banyak bikin gaduh MDA,” tegasnya.

Ia juga mengaku telah beberapa kali mengirimkan surat kepada pihak MDA Provinsi Bali atas berbagai polemik di desanya. Namun, kata Widiana tidak ada tanggapan serius dari MDA Provinsi Bali. “Kami sudah bersurat, gak ditanggapi karena ada oknum MDA Kabupaten yang mempunyai kepentingan,” imbuh Widiana.

Adanya polemik pemilihan bendesa adat dan prajuru di Desa Adat Banyuasri, membuat 11 orang yang keberatan dan menggugat hasil pemilihan dikenakan sanksi adat kasepekang. Kasepekang adalah sanksi adat di Bali berupa pengucilan sementara bagi warga yang dianggap melanggar ketentuan desa adat. 

Saat ditanyai soal 11 orang warga desa adat yang mendapatkan sanksi kasepekang, Widiana menjawab 11 orang itu dapat meminta maaf ke desa adat agar terlepas dari sanksi tersebut. “Kalau minta maaf ke desa bisa diterima,” jawab Widiana singkat.

Ia memaparkan contoh satu orang dari 11 warga desa adat yang dikenakan sanksi kasepekang, telah meminta maaf dan diterima kembali sebagai bagian Desa Adat Banyuasri. “Istrinya minta maaf di desa, kita terima. Jadi krama desa lagi dengan anaknya. Kita terima loh,” imbuhnya.

Setelah diterima kembali, warga desa adat dapat menerima haknya lagi sebagai warga desa adat. Pada kasus istri yang minta maaf terlebih dahulu itu, sang suami telah meninggal dunia. Jika masih kena sanksi kasepekang, ia tidak dapat melaksanakan ngaben (upacara pembakaran jenazah di Bali) di desa adat. Permintaan maaf ke desa adat, membuat upacara ngaben suaminya dapat terlaksana di desa adat. 

Sekitar pukul 10.00 Wita, warga Desa Adat Banyuasri memasuki ruangan rapat, mereka telah disambut oleh Penyarikan (Sekretaris) MDA Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra beserta Bagian Hukum MDA Bali yakni Jro Mangku Nyoman Sutrisna dan Dewa Made Suarta. Diskusi kedua belah pihak berakhir sekitar pukul 11.30 Wita. Setelahnya, warga Desa Adat Banyuasri juga mendatangi Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali.