Praktik Kurikulum Pendidikan Berbasis Kehidupan Belum Maksimal di Bali

02 Mei 2026, 16:48 WIB

Ni Komang Yuko Utami

Praktik Kurikulum Pendidikan Berbasis Kehidupan Belum Maksimal di Bali

Ilustrasi siswa di Bali. (IDN Times/Yuko Utami)

Intinya Sih

Kurikulum berbasis kehidupan di Bali belum maksimal karena praktik pembelajaran masih fokus pada hafalan dan nilai ujian, bukan pada penerapan teori dalam kehidupan nyata.
Pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah Bali dinilai rendah praktiknya akibat minim sarana, kebijakan pendukung, serta kurangnya pemahaman utuh dari tenaga pendidik.
Pendekatan isu lokal seperti flora, fauna, dan budaya Bali perlu dimasukkan ke materi pelajaran agar siswa lebih memahami konteks lingkungan sekitar secara relevan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Denpasar, IDN Times - Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, menjadi momen refleksi situasi pendidikan di Indonesia, khususnya Bali. Pendidikan tidak hanya sekadar jalan meraih cita-cita dan pekerjaan, tapi ada hal mendalam yang masih belum digali, yaitu menjadi manusia sepenuhnya.

Manusia pemikiran kritis yang selaras dengan laku dan budinya sehari-hari. Manusia yang sadar lingkungan dan membuktikannya dalam kehidupan. Kurikulum pendidikan berbasis kehidupan yang digadang-gadang menjadi solusi keselarasan teori dan praktik, ternyata belum menjawab seutuhnya.

Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), I Gde Wawan Sudatha menegaskan bahwa belajar bukan hanya kegiatan menghafal teori, tapi lebih dari itu. “Belajar pada hakikatnya bukan sekadar menghafal teori atau rumus, melainkan proses membangun kemampuan untuk menghadapi tantangan nyata,” kata Wawan kepada IDN Times Sabtu (2/5/2026).

1. Praktik di sekolah masih dominan hafalan dan nilai ujian

Ilustrasi ujian komputer (IDN Times/Istimewa)

Wawan mengatakan kemampuan peserta didik untuk berpikir solutif sangat krusial dalam kehidupan. Kurikulum berbasis kehidupan merupakan pendekatan yang menitikberatkan pembelajaran pada pengalaman nyata, termasuk pengembangan karakter dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Wawan yang juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi, dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Undiksha itu, juga mengamati dan menilai, teori dan laku dalam dunia pendidikan belum sejalan. Wawan mengkritisi bahwa kurikulum berbasis kehidupan masih kerap berhenti di dokumen dan slogan saja.

“Di lapangan, sekolah masih cenderung dominan pada hafalan dan nilai ujian karena ada jarak antara yang diajarkan di kelas dengan yang dialami di rumah dan masyarakat.” jelasnya.

Ia mencontohkan dalam ruangan kelas, guru mengajarkan tentang teori bergotong-royong, tapi lingkungan kelas dengan fokus nilai ujian. Hal itu pun menciptakan lingkungan kompetitif dan individualis.

Menurutnya, jika ingin menyelaraskan teori dan praktik sehari-hari, sistem pembelajaran harus berubah, termasuk indikator penilaian dan pembiasaan di kelas-kelas.

2. Rendah praktik kurikulum lingkungan di Bali

Ilustrasi pilah sampah. (IDN Times/Yuko Utami)

Kurikulum berbasis kehidupan juga memiliki pembahasan antara teori dan praktik sehari-hari dengan lingkungan. Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Catur Yuda Hariyani mengatakan, kurikulum pendidikan di Indonesia secara teori telah mendukung adanya pendidikan lingkungan, termasuk isu dan dampak perubahan iklim.

Meskipun demikian, Catur menyoroti rendahnya implementasi di kehidupan sehari-hari dari kurikulum tersebut. “Cuma memang rendah praktik itu saja. Rendah praktik, rendah pemahaman yang utuh gitu,” kata Catur.

Sejak tahun 1998 menggeluti dunia pendidikan lingkungan hidup, Catur yang aktif mengedukasi ke sekolah-sekolah melihat satu pola. Pola itu yakni penjelasan di kelas tak selaras dengan praktik dan hal-hal pendukung.

Contoh, isu sampah. Dalam pemilahan sampah, penjelasan di kelas saja tidak cukup karena harus dibarengi dengan praktik. Masalahnya, praktik tidak berjalan karena minimnya sarana dan prasarana, kebijakan di sekolah, dan sebagainya.

“Tidak dibarengi penyediaan sarana, tidak dibarengi dengan kebijakan kepala sekolah dengan hukumnya, misalnya ketika salah meletakkan atau setelah dikumpulkan (sampah) dikemanakan,” paparnya.

Menurut Catur, semua kembali pada sumber daya manusia atau SDM di sekolah. SDM di sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga guru yang memahami prinsip peduli lingkungan. "Biasanya akan membuat sistem selaras dengan lingkungan hidup," kata dia.

3. Butuh pendekatan isu lokal

Ilustrasi Setra atau Pemakaman Badung dan konteks lokal membahas isu ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).(IDN Times/Yuko Utami)

Selain butuh implementasi di kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan, Catur juga menyoroti kebutuhan pendekatan terhadap isu lokal. Selama ini setiap pergantian kurikulum, telah menyertakan isu lingkungan. Namun, masalah yang dihadapi selain rendah praktik, juga minim konteks lokal.

“Jadi apa yang ada di lokal kita harus masukkan dalam materi-materi pelajaran kita,” tegas Catur.

Ia mencontohkan pendekatan flora dan fauna dengan isu lokal di Bali, berupa pembuatan makanan khas. Peserta didik akan mengenal bahan-bahan untuk membuat makanan khas Bali, termasuk ketersediaannya di lingkungan sekitar.

Jika bahan-bahan diperoleh dari luar Bali, guru dapat menjelaskan alasannya, termasuk kemungkinan dampak krisis iklim yang membuat kelangkaan tumbuhan tertentu di sekitar lingkungan siswa dan langkah-langkah yang harus dilakukan.