Pola Layanan SMAN Bali Mandara Bakal Diubah, Tak Lagi Ada Asrama

27 Mei 2022, 11:40 WIB

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Boy Jayawibawa. (Dok.IDN Times/istimewa)

Denpasar, IDN Times – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Boy Jayawibawa, menegaskan bahwa Gubernur Bali tidak membubarkan SMAN/SMKN Bali Mandara dan tidak menghentikan kebijakan untuk siswa miskin.

Kebijakan yang diambil saat ini menurutnya justru sebaliknya, yakni memperluas kebijakan untuk semua siswa miskin secara merata dan adil. Dalam konteks pengelolaan pendidikan menengah di Bali, SMAN/SMKN Bali Mandara akan tetap dipertahankan.

Lalu apa yang berubah? Pola layanannya yang diubah sehingga akan sama seperti SMAN/SMKN Umum lainnya, yaitu tidak lagi khusus mengelola siswa miskin dari berbagai wilayah Kota/Kabupaten di Bali. Selain itu, nantinya SMAN/SMKN Bali Mandara tidak akan berasrama.

1.Jumlah siswa di Bali mencapai 18.000 orang

IDN Times/Imam Rosidin

Boy Jayawibawa menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengelola sebanyak 153 SMA/SMK/SLB Negeri dan 196 SMA/SMK Swasta beserta para guru dan siswanya. Adapun jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB se-Bali pada tahun Pelajaran 2021/2022 sebanyak 184.839 orang.

Dari angka tersebut, jumlah siswa miskin diperkirakan paling banyak 10 persen atau sekitar 18.000 orang. Guna memastikan jumlah siswa miskin, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan pendataan dan verifikasi faktual berbasis Desa/Kelurahan/Desa Adat.

“Pendidikan menengah (SMA/SMK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan ketentuan ini mulai Tahun 2017, semua SMA/SMK di Bali yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali,” terangnya pada Kamis (26/5/2022).

2.Provinsi Bali bangun 14 sekolah baru untuk menampung lulusan SMP

IDN Times/Diantari Putri

Pemerintah Provinsi Bali telah dan sedang membangun sebanyak 14 SMAN/SMKN baru, di antaranya:

3 SMAN dan 1 SMKN di Kota Denpasar
3 SMAN dan 2 SMKN di Kabupaten Badung
1 SMAN dan 1 SMKN di Kabupaten Karangasem
2 SMAN di Kabupaten Gianyar
1 SMAN di Kabupaten Jembrana

Selain itu, juga dibangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan, sejalan dengan meningkatnya siswa baru.

“Pembangunan dilaksanakan dalam waktu cepat, 4 tahun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022. Untuk menampung meningkatnya jumlah lulusan SMP, mengingat sebelumnya sudah sangat lama tidak pernah dibangun SMAN/SMKN baru, sehingga selalu mengalami kesulitan dalam penerimaan siswa baru,” jelas Boy Jayawibawa.

3. Provinsi Bali sebut ingin berikan pola pelayanan dan identitas yang sama untuk semua siswa

ilustrasi siswa SMA (IDN Times/Imam Rosidin)

Boy Jayawibawa menekankan, Pemerintah Provinsi Bali harus menerapkan kebijakan pengelolaan SMA/SMK/SLB secara merata dan berkeadilan di 9 Kota/Kabupaten se-Bali. Bagaimana caranya? Menurutnya dengan cara memberikan pola pelayanan dan identitas yang sama untuk semua siswa pada seluruh SMA/SMK/SLB se-Bali, termasuk dalam pengelolaan siswa miskin.

“Terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali harus mengelola secara adil sebanyak 18.000 siswa miskin. Tidak hanya sebanyak 873 siswa miskin di SMAN/SMKN Bali Mandara sehingga semua siswa miskin mendapat akses layanan pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali disebutnya telah melengkapi sarana dan prasarana SMAN/SMKN se-Bali. Baik dengan pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang praktik kerja industri, buku pelajaran, serta fasilitas lainnya. Termasuk pula memenuhi ketersediaan guru sesuai kompetensi serta pendidikan dan memberikan pelatihan kepada guru.