Petani Batur Mengajukan 58 Bukti Surat Penegasan Hadapi Dirjen KSDAE

Rhadit menyampaikan, bukti-bukti surat menjadi penegasan bahwa tergugat melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan objek gugatan. Sebab, kewenangan menerbitkan pengecualian wajib Amdal berdasarkan peraturan perundang-undangan dimiliki oleh Menteri, bukan oleh Dirjen KSDAE.

Penyalahgunaan kewenangan juga ditunjukkan melalui bukti surat yang diajukan telah melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 jo PP No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Mewakili Petani Batur, Rhadit menyatakan bahwa Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan juga tidak menerapkan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation karena tidak pernah melakukan sosialisasi maupun pemberitahuan kepada masyarakat mengenai penerbitan pengecualian wajib Amdal. Termasuk tidak menyosialisasikan adanya rencana pembangunan proyek leisure park PT TPB.

“Perlu diketahui bahwa masyarakat baru mengetahui informasi mengenai rencana proyek setelah PT TPB mendapatkan perizinan berusaha dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia,” tambahnya.

Para petani Batur juga mengajukan bukti surat yang menegaskan bahwa proyek leisure park PT TPB tidak boleh berdiri tanpa Amdal. Berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 02202013614380001 atas Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) PT TPB menunjukkan bahwa kegiatan usaha tersebut masuk dalam kategori klasifikasi risiko tinggi dan berada dalam kawasan lindung. Sehingga berdasarkan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 jo PP Nomor 22 Tahun 2021, kegiatan usaha PT TPB wajib memiliki dokumen Amdal. 

Bukti lainnya berupa dokumen perizinan berusaha PT TPB yang mencantumkan Kode KBLI: 02209. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL memberikan penegasan bahwa kegiatan usaha penyediaan sarana jasa wisata alam PT TPB di Kawasan Konservasi merupakan kegiatan yang wajib Amdal. Melalui dokumen tersebut, Rhadit menegaskan bahwa penetapan pengecualian wajib Amdal di atasnya harus dinyatakan tidak sah.

Rhadit mengatakan, apabila kegiatan usaha PT TPB tidak dilengkapi dengan Amdal, maka akan membahayakan keselamatan manusia, termasuk generasi masa depan, menciptakan pencemaran, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam.

“Serta akan memengaruhi lingkungan buatan, sosial dan budaya yang ada di Gunung Batur maupun Danau Batur,” tegasnya.

Koalisi Advokasi Petani Batur menuliskan dalam rilis resminya bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat menguatkan dalil para penggugat. Terutama mengenai klaim kawasan kelompok hutan oleh tergugat yang tidak dapat dijadikan dasar de-legitimasi kepentingan dan hak masyarakat adat, karena sampai saat ini belum ada pengukuhan kawasan hutan secara definitif. Sehingga berdasarkan UU Cipta Kerja dan UU Kehutanan belum memiliki implikasi hukum apa pun bagi masyarakat. 

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa kawasan hutan harus ditetapkan secara definitif melalui proses pengukuhan, bukan hanya berdasarkan penunjukan.

"Dengan demikian, wilayah yang baru ditunjuk belum dapat dianggap kawasan hutan secara hukum dan karenanya tidak dapat dilekati izin kehutanan maupun izin sektor lain,” kata Rhadit.

Melalui hal itu, Koalisi Advokasi Petani Batur menilai bahwa penunjukan hingga penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan secara sewenang-wenang. Sebab tidak adanya partisipatif, mengabaikan eksistensi masyarakat yang sudah lebih dulu ada dan menetap di kawasan tersebut sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Petani Batur bersama Koalisi Advokasi Petani Batur mendesak Majelis Hakim PTUN Jakarta yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan permintaan Para Petani,” kata Rhadit.

Koalisi tegaskan agar Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Kemenhut RI mencabut penetapan pengecualian wajib Amdal PT TPB, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).