21 Ribu Peserta BPJS PBI di Karangasem Tiba-Tiba Nonaktif

Ia menjelaskan, penonaktifan peserta dilakukan berdasarkan hasil evaluasi data sosial oleh Pemerintah Pusat. Peserta bisa dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan apabila terindikasi memiliki kemampuan ekonomi tertentu, seperti kepemilikan aset, pinjaman perbankan, kredit kendaraan, anggota keluarga berstatus pekerja penerima upah, hingga aktivitas finansial lain yang terdeteksi dalam sistem.

"Jadi kondisi ini terjadi se-Indonesia, tidak hanya di Karangasem," ungkap Dwikarini.

Ia mengatakan , bagi warga yang mengetahui status kepesertaannya tidak aktif saat berobat, dapat langsung mengurus pengaktifan kembali melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Karangasem. Dalam proses pengajuan tersebut, warga diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen, di antaranya surat kontrol atau keterangan berobat dari fasilitas kesehatan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari desa, serta fotokopi Kartu Keluarga dan KTP.

"Jadi warga bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan datang ke MPP," katanya.

Dwikarini mengakui proses pengaktifan kembali kepesertaan BPJS PBI tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap pengajuan harus diverifikasi kembali melalui sistem Kementerian Sosial. Sehingga waktu pemrosesan bergantung pada persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini juga memicu antrean pengajuan karena terjadi bersamaan di berbagai daerah.

Ia menambahkan, warga sebaiknya mengecek lebih dulu status kepesertaan BPJS Kesehatan, misalnya melalui aplikasi Pandawa BPJS, sebelum datang mengurus administrasi secara langsung. Meski demikian, pemerintah daerah (pemda) memastikan tetap berupaya mengusulkan kembali warga yang dinilai masih layak menerima bantuan.