Perempuan Disabilitas Mental dan Hak yang Dijegal

Menurut Dhede, tantangan utama orang dengan disabilitas mental adalah menghadapi stigma dan prasangka. Stigma bahwa orang dengan disabilitas mental itu berbahaya masih melekat hingga saat ini. Stigma ini kerap hadir dari orang terdekat seperti keluarga, bahkan negara.

“Sejak abad ke-17 sampai sekarang, sebenarnya ada hal yang tidak pernah berubah. Treatment psikososial adalah menyingkirkan kami dari masyarakat, seolah hak kami hanya hidup tapi dikurung, tidak dilakukan manusiawi,” kata Dhede dalam Diskusi Publik dan Konferensi Pers “Perempuan: Dimiskinkan, Dibunuh, Dikriminalkan, Perempuan Melawan dan Menggugat Negara” via pertemuan daring. 

Stigma dan prasangka yang ada sejak bertahun-tahun, membuat orang dengan disabilitas mental dijegal dari hak-haknya.

“Untuk mendapatkan hak bekerja, mengasuh anak, menikah, dan bertemu dengan orang terkasih, masih menjadi perjuangan kami sampai sekarang,” ujar Dhede.

Ada sejumlah regulasi yang dimiliki Pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan delapan regulasi lainnya. Namun, bagi Dhede, regulasi yang ada belum mampu menciptakan tata kelola yang inklusif bagi orang dengan disabilitas mental.

“Nyatanya kita seolah-olah di tempat yang sampai sekarang belum bisa dibongkar (panti),” ujarnya.

Dhede juga menyebutkan aturan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi, belum inklusif bagi orang dengan disabilitas mental. Pasal itu berkaitan dengan orang disabilitas intelektual dan mental yang tidak dapat menentukan keputusan sendiri dalam layanan aborsi. Orang dengan disabilitas mental dimasukkan dalam kategori 'orang yang dianggap tidak cakap'.

“Kami diasumsikan sebagai orang yang tidak paham, kami tidak boleh menolak atau menerima suatu layanan kesehatan,” kata Dhede.

Regulasi lainnya yang disebutkan Dhede adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Syarat sehat jasmani dan rohani kerap menghambat karier penyandang disabilitas mental. Bagi Dhede, undang-undang sapu jagat itu turut memperbesar celah kerentanan pemutusan hubungan kerja (PHK) orang dengan disabilitas mental.

Nyanyian lama nir keadilan lainnya yang disebutkan Dhede berupa pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi bagi perempuan dengan disabilitas mental, intelektual, dan psikososial.

“Ketika kami berkunjung ke panti, kontrasepsi, dan sterilisasi dipaksa bahkan dijadikan kebijakan,” kata Dhede.

Ia juga masih mendapati adanya kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penggundulan paksa. Mereka yang berada di panti tidak mendapatkan privasi seperti toilet terbuka, hingga perempuan dengan disabilitas mental yang dimandikan oleh petugas laki-laki. Dhede melanjutkan, bahkan sebagian dari mereka masih dirantai. 

Dhede berharap agar keluarga orang dengan disabilitas mental tidak melulu menjadikan panti sebagai solusi. Keluarga berperan memilih dan memastikan layanan kesehatan yang inklusif. Begitu pula negara yang harus berbenah dengan mengatur ulang tata kelola pelayanan kesehatan bagi orang dengan disabilitas mental agar inklusif.