Pengamat Politik Bali Tanggapi Susunan Lembaga Danantara
Denpasar, IDN Times - Danantara baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025. Susunan kelembagaannya juga sudah terlihat. Ada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko "Jokowi" Widodo sebagai dewan penasihat.
Akademisi Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud), Efatha Filomeno Borromeu Duarte, melihat pembentukan Danantara sebagai langkah strategis ala Presiden Prabowo untuk memperkuat stimulus ekonomi nasional dan daya saing Indonesia di kancah ekonomi global. Tapi, apa saja ya tantangannya?
1. Ada tantangan mendasar dari sisi kelembagaan
Susunan pengurus Danantara, menurut Efatha melibatkan para tokoh representatif dengan upaya untuk menciptakan mekanisme check and balances dalam pengambilan kebijakan.
“Secara teoritis, model ini dapat membuka ruang integrasi antara kebijakan nasional dan lokal serta merespons kebutuhan investasi secara lebih dinamis,” ungkap Efatha saat dihubungi IDN Times, pada Senin (24/2/2025).
Meskipun demikian, Efatha melihat dari perspektif kelembagaan, ada tantangan mendasar yang patut diwaspadai. Tantangan itu seperti adanya dominasi partai politik dalam struktur Danantara. Dominasi tersebut dikhawatirkan menjadi dilema antara efisiensi ekonomi dan kepentingan politik.
“Jika sistem tata kelola tidak berbasis akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas, maka terdapat risiko bahwa Danantara justru menjadi instrumen distribusi kekuasaan politik, alih-alih motor penggerak pertumbuhan ekonomi,” kata Efatha.
2. Berbagai prinsip harus dipenuhi
Efatha menyebutkan berbagai prinsip yang harus dipenuhi dalam tata kelola Danantara. Seperti prinsip governance yang solid, dan prinsip good corporate. Ia juga menekankan adanya desain kelembagaan dan komitmen tata kelola yang jelas dan baik. Ia juga menyoroti lembaga strategis yang bergerak dalam bidang ekonomi apabila terlalu dekat dengan kepentingan politik, riskan menghadapi problem kredibilitas di mata publik.
“Ambiguitas dalam peran dan tujuan dapat membuat Danantara menjelma dan terlihat sebagai proyek mercusuar dibandingkan sebagai solusi ekonomi jangka panjang,” tambahnya.
Selain prinsip di atas, Efatha juga menekankan ada beberapa hal yang harus dipenuhi Danantara. Pertama, grand design yang jelas meliputi orientasi pada dampak nyata dan tidak sekadar menjadi instrumen simbolis. Kedua, menjaga independensi dalam pengelolaan harus meminimalisasi intervensi politik praktis yang dapat menghambat efektivitasnya.
Ketiga, keberlanjutan Danantara akan sangat bergantung pada sejauh mana Danantara mampu membangun ekosistem bisnis yang kompetitif. Sehingga, bukan hanya sekadar menjadi wadah kepentingan elite politik.
3. Butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat
Jika prinsip tersebut dipenuhi, Efatha melihat potensi Danantara sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengelolaan profesional akan berdampak baik, tetapi jika condong pada kepentingan partai akan berisiko kehilangan efektivitasnya.
Elemen penting lainnya, bagi Efatha adalah asas gotong royong dalam mengelola Danantara. Asas ini melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia dari politisi, profesional, ekonom, akademisi, dan elemen masyarakat.
“Mereka tidak boleh sekadar menjadi penonton pasif, tetapi harus diajak terlibat langsung atau tidak langsung dalam menciptakan benteng pengawasan, evaluasi kebijakan dan pengembangan ekonomi,” jelas Efatha.
