Pemprov Bali Tengah Menggodok Raperda Bale Kertha Adhyaksa

Koster melanjutkan, penanganan perkara akan berlangsung secara persuasif melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian. Bale Kertha Adhyaksa digunakan sebagai wadah penerapan hukum, serta tatanan adat dengan basis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, dan mengakui adanya hukum adat.

Menurut Koster, Bali mengambil langkah awal penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara karena telah didukung sejumlah regulasi, satu di antaranya Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

“Sebagai wadah mediasi, maka forum ini bertugas menyelesaikan perkara secara restoratif,” ujar Koster.

Koster mengatakan, Bale Kertha Adhyaksa telah melalui berbagai diskusi dan tanya jawab untuk penyempurnaan Raperda Bale Kertha Adhyaksa. Ia berharap penyusunan Perda ini dapat berlangsung dengan lancar dan cepat.

“Tahapannya juga sudah ditentukan dengan jadwal-jadwalnya, kelihatannya itu akan diselesaikan dalam waktu singkat,” ucapnya percaya diri.

Target perampungan Raperda secepatnya dengan tujuan agar dapat terimplementasikan ke seluruh desa adat. Koster mengatakan permintaannya agar Raperda segera rampung, dan itu telah disampaikan pula oleh Kajati Bali. Jika segera rampung,  Raperda Bale Kertha Adhyaksa akan melewati tahap selanjutnya, yaitu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Koster memperkirakan, jika 1500 desa adat di Bali menerapkan Raperda Bale Kertha Adhyaksa akan mengurangi beban negara dalam memproses peradilan melalui peradilan formal. Sebab menurutnya, tidak ada perkara yang akan lanjut ke pengadilan jika mampu diselesaikan di tingkat desa atau lurah.

“Mungkin juga berkurang yang masuk penjara. Berkurang juga beban negara untuk menanggung biaya hidup tahanan di rumah tahanan. Jadi ini luar biasa,” kata lelaki asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.