Pemprov Bali Larang Warga Terbangkan Drone Selama KTT AISF

10 Okt 2023, 15:30 WIB

Ilustrasi drone (unsplash.com/jeisblack)

Badung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengimbau warganya tidak menerbangkan pesawat nirawak atau drone di area venue sekitar Nusa Dua, selama masa persiapan maupun penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang berlangsung selama 2 hari pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Kabupaten Badung.

Imbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada Selasa (10/10/2023). Untuk kepentingan apakah imbauan ini?

1.Polri melarang drone terbang saat KTT AIS Forum 2023

ilustrasi drone (pixabay.com/LaurentSchmidt)

Indra mengatakan, imbauan dan larangan menerbangkan drone ini untuk menjamin keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan event internasional tersebut. Larangan ini juga telah diatur dalam operasi yang dijalankan kepolisian RI.

“Soal keamanan penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, Polri pun sudah menggelar Operasi Tribrata Agung 2023. Nah, imbauan larangan menerbangkan drone sudah diatur dalam operasi itu,” katanya.

Antisipasi dan mitigasi keamanan ini akan dikerjakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak yang bertugas menangani berbagai potensi gangguan seperti konflik sosial, terorisme, atau kejahatan yang menggunakan senjata api (senpi), bahan peledak, bom hingga drone yang tidak terdaftar dalam forum antidrone yang sudah disepakati.

2.Warga juga dilarang menerbangkan layang-layang

Ilustrasi bermain layang-layang (pexels.com/cottonbro)

Tidak hanya imbauan menerbangkan drone, pemerintah juga melarang menerbangkan layang-layang selama periode Oktober 2023. Imbauan untuk tidak menerbangkan layang-layang tersebut bahkan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) bernomor B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM Tentang Tidak Bermain Layang-Layang Pada Periode Tanggal 4 Oktober Sampai Dengan 18 Oktober 2023 di Provinsi Bali.

“(Larangan menerbangkan drone) sama dengan larangan tidak menerbangkan layang-layang yang memang selalu menjadi aktivitas warga di Bali,” kata Indra.

3.Lima kebijakan Indonesia untuk implementasi ekonomi biru

Ilustrasi Laut (IDN Times/Lia Hutasoit)

Untuk diketahui, dalam KTT AIS Forum tersebut, Indonesia turut mendorong pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara-negara pulau dan kepulauan. Kolaborasi ini diyakini akan menguntungkan semua negara partisipan, termasuk Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menentukan 5 aspek kebijakan pokok dalam mengimplementasikan blue economy. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Sakti Wahyu Trenggono, yang meliputi:

Memperluas kawasan konservasi
Kebijakan penangkapan ikan secara terukur
Mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, baik di perikanan pesisir, perikanan laut, dan perikanan darat
Pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir
Upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan.

"Karena kita sama-sama negara maritim, negara kelautan. Sehingga bisa bekerja sama antarberbagai negara menghadapi tantangan yang sama terkait perubahan iklim," jelasnya.