Pemilahan Sampah di Denpasar Perlu Dievaluasi

Sejak 1 Oktober 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar memberlakukan “Gerakan Serentak Wajib Memilah“. Gerakan pilah sampah di skala rumah tangga ini didasari oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Denpasar, I Ketut Adi Wiguna, mengungkapkan berlakunya pilah sampah di Denpasar masih perlu evaluasi lebih lanjut.

“Terkait kebijakan pilah sampah di Denpasar sampun memargi antar (sudah berjalan lancar) namun belum optimal. Masih dalam proses monev (monitoring dan evaluasi) oleh tim,” jelasnya, Senin (21/10/2024).

Jadwal pengangkutan sampah telah dikeluarkan. Seperti residu, akan diangkut pada hari Minggu. Sampah organik diangkut pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Sedangkan sampah anorganik akan diangkut pada hari Selasa dan Jumat. Sampah terpilah dari rumah tangga akan diangkut oleh swakelola di dusun sesuai jadwal. Sampah yang tidak terpilah tidak akan mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra-I Nengah Yasa Adi Susanto (Abdi), menganggap masalah sampah cukup mengganggu di Kota Denpasar. Ambara mengungkapkan agar mencontoh pengelolaan sampah dari negara lain.

“Permasalahan sampah cukup mengganggu di Kota Denpasar harus membangun referensi dari negara-negara lain,” ucapnya pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Menurut Ambara, pengelolaan sampah memang ada diversifikasi di masing masing desa maupun rumah tangga. Namun, menurutnya pengelolaan sampah setidaknya linier dengan Provinsi Bali, bagaiaman sampah itu dibakar dan tidak mengganggu lingkungan.

Adi melanjutkan jawaban Arnawa dengan argumen tentang penanganan sampah yang harus dilakukan dari hulu ke hilir.

“Dari hulu ini dimulai dari rumah tangga. Kita harus mulai mengedukasi masyarakat terkait memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik,” ungkap Adi.

Kemudian, Ia juga akan memberikan reward (hadiah) dengan membebaskan iuran pemungutan sampah yang telah memilah di rumah tangga.

“Kita akan maksimalkan TPST meskipun sampai saat ini TPST yang ada di Denpasar itu bermasalah. Tetapi nanti kami akan kelola dengan baik,” jelasnya.

Adi menyebutkan TPA di Denpasar seharusnya telah dihilangkan sejak tahun 2008, tetapi hingga saat ini masih ada beberapa TPA yang tersebar.

Sedangkan paslon nomor urut 2, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa), menjelaskan pencapaiannya selama menjabat sebagai Wali Kota Denpasar.

“Sebenarnya Pemerintah Kota Denpasar sudah melaksanakan tata kelola sampah berbasis TPS 3R,” jelas Jaya Negara.

Jaya membeberkan, bahwa volume sampah di Kota Denpasar rata-rata per harinya adalah 980 ton. Ia juga mengaku telah bekerja sama dengan bank sampah, Komunitas Malu Dong, dan Komunitas Eco Enzyme. Komunitas tersebut disinergikan dengan pemilahan sampah di rumah tangga. Jaya menjelaskan, saat ini Denpasar telah memiliki 24 TPS 3R.

Ia mengklaim, dari semua kegiatan itu mampu menyelesaikan volume sampah sekitar 160 ton per hari. Denpasar sudah memiliki 3 TPST yang ada di Kertalangu, Padangsambian, dan Tahura. Pada kesempatan debat kandidat perdana itu, Jaya mengungkapkan hasil komitmen kerjanya dengan pihak ketiga yang ingin menyelesaikan masalah sampah.

“Dia (pihak ketiga) berjanji akan menyelesaikan masalah sampah hampir sekitar 1,020 ton per hari. Ternyata dia wanprestasi, hanya mampu 150 ton per hari,” ungkap Jaya.

Kini pihaknya telah memutus hubungan kerja sama dengan pihak ketiga tersebut. Pengelolaan sampah di TPS3R yang menyiapkan mesin plastik, akan diolah menjadi tas kresek dan paving blok.

“Tentunya kami, Kota Denpasar, akan siap berapa pun besar tipping fee yang akan dikenakan demi menyelesaikan masalah sampah, kita akan dukung,” katanya.