Pemerintah Upayakan Pasien Strok di Bali Ditanggung BPJS Kesehatan

Budi Gunadi mengungkapkan bahwa penyakit strok berada di urutan ketiga dari daftar penyakit penyebab kematian tertinggi. Penyakit ini membuat kualitas hidup penderitanya menjadi buruk karena dua hal, yakni menyebabkan kematian dan angka kecacatan yang tinggi. Ia pun memerintahkan RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. DR. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai pengampu dalam pelayanan ini.

“Saya mengamati bahwa stok ini penyakit yang buruk sekali kualitas hidup pasiennya. Jadi kematiannya paling tinggi dan membuat cacat juga tinggi sekali. Beban penyakit strok ini nomor 3 setelah jantung dan kanker. Baik beban kecacatan maupun beban keuangan yang tinggi. Oleh karenanya, saya meminta kepada RS Mahar Mardjono mengaktifkan fungsi pengampuannya.

Saya minta 34 provinsi harus bisa bedah otak terbuka dan harus memastikan 514 kabupaten kota bisa melakukan intervensi non bedah coiling atau trombektomi. Itu tugasnya,” ungkapnya.

Khusus untuk Provinsi Bali, ia menekankan agar tahun depan dua rumah sakit kabupaten yakni Jembrana dan Buleleng mendapat perhatian khusus pengampuan pelayanan strok dengan intervensi non bedah ini.

Sementara itu, sebagai rujukan nasional untuk otak, Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. DR. dr. Mahar Mardjono, Mursyid Bustami, mengungkapkan bahwa penyakit strok menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan dengan angka prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Penanganan penyakit ini juga membutuhkan biaya yang tinggi.

Dengan ditunjuknya RS PON sebagai koordinator dalam penanganan penyakit strok secara nasional, pihaknya melakukan kerja sama dengan rumah sakit vertikal pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan intervensi non bedah. RSUP Prof Ngoerah dinilai sudah lengkap, baik terkait sarana, prasarana, hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Ke depannya juga diharapkan bisa mengampu rumah sakit-rumah sakit di wilayah Balinusra.

“Kami akan melakukan pengampuan di Bali dan tentunya di provinsi tetangga, NTT, NTB," ucapnya.

Dalam mendukung keberhasilan pelayanan intervensi non bedah pada penderita strok ini, Mursyid Bustami menyampaikan saat ini masih melakukan komunikasi agar biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Sejalan dengan ini, dilakukanlah perbaikan mengenai tarif-tarif untuk layanan prioritas ini. Salah satunya adalah coiling. Ini nanti juga tentunya akan ditanggung oleh BPJS. Tapi dalam proses. Kemudian juga tindakan-tindakan yang lain juga sama, karena ngak mungkin ini akan sukses kalau tarif di BPJS-nya juga tidak kita lanjuti,” ungkapnya.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah, dr I Wayan Sudana, mengungkapkan bahwa RSUP Prof Ngoerah sebagai rumah sakit pengampu utama, mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan program intervensi non bedah ini.

“Untuk mempersiapkan itu kami sudah membuat jadwalnya. Dari segi SDM perawatan, nanti pasti kami dampingi. Sama seperti kita kemarin didampingi oleh RS PON,” ungkap Wayan Sudana.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, mengatakan untuk menunjang kesiapan rumah sakit di Bali dalam menangani penyakit strok ini, pihaknya meminta RSUP Prof Ngoerah untuk mengampu rumah sakit lain dalam mempersiapkan layanan ini. Rencananya pada pertengahan tahun 2023 mendatang, dua rumah sakit yang ada di Bali sudah bisa melakukan layanan intervensi non bedah. Dua rumah sakit tersebut di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mangusada dan rumah sakit di Kabupaten Jembrana.

“Kami di Bali ada 9 kabupaten kota yang memiliki RS Madya dan satu rumah sakit provinsi juga yang madya, juga sangat siap nanti ke depan akan diadakan juga kegiatan seperti ini,” ungkapnya.