Jembrana, IDN Times - Beberapa waktu lalu, tepatnya, Rabu (17/10), Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menegur soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengalami defisit. Ia meminta supaya BPJS Kesehatan mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.
"Ini sebetulnya urusan direktur utama BPJS, gak sampai presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi, dikutip dari Antara.
Meski sistem manajemen BPJS Kesehatan dinilai tidak jelas oleh Jokowi, namun Pemerintah Kabupaten Jembrana justru melakukan tindakan lain. Pemda Jembrana malah menanggung biaya pengobatan bagi warganya yang belum memiliki atau menjadi peserta jaminan kesehatan BPJS. Program ini diberi nama Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jembrana.