Paru-Paru Bali Barat Gundul, Mau Disulap Jadi Fasilitas Polo Berkuda

Kondisi kawasan tersebut menunjukkan sisi kontras dengan klaim kelestarian hutan selama ini. Bekas pembukaan lahan terlihat jelas, hanya berjarak sekitar 100 meter dari Jalan Nasional menuju dalam hutan.

Anggota Komisi II DPRD Jembrana, Ketut Suastika, mengaku prihatin dengan kerusakan yang ia saksikan sendiri. Menurutnya, pembukaan lahan ini sudah merambah hingga ke bagian tengah kawasan hutan.

"Kami melihat banyak sekali luasan hutan yang sudah hilang. Ada aktivitas investor yang kami tidak tahu pasti rencana pembangunannya, tapi lahan sudah dibuka," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kawasan tersebut diduga telah dikuasai oleh lima hingga enam investor. Satu investor disebut mengantongi izin hingga 250 hektare, di mana hampir 2 hektare di antaranya sudah ditata alias dibuka total.

Perwakilan warga Gilimanuk, I Gede Bangun Nusantara, menegaskan bahwa warga menolak keras adanya investasi di "paru-paru" Bali tersebut. Ia menyebut pembabatan ini diduga sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu hingga 2025.

"Kalau investor dibiarkan merambah hutan, warga nanti bisa beranggapan hal yang sama boleh dilakukan. Padahal selama ini kami diminta menjaga hutan. Jangan tunggu bencana alam datang baru izin dicabut," tegas Gede Bangun.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat, Agus Sugianto, memberikan klarifikasi bahwa area yang viral tersebut merupakan hutan produksi yang dikelola oleh PT Wira Dharma Bhakti seluas 252 hektare. Lokasi itu merupakan tempat ground breaking fasilitas olahraga polo berkuda pada September 2024 lalu.

Agus menyatakan bahwa pihak perusahaan telah mengantongi izin resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Investasi/BKPM serta KLHK.

"Sebelum penebangan dilakukan, seluruh pohon telah diinventarisasi sebagai dasar penilaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas Agus.

Meski berizin, DPRD Jembrana tetap mendesak pembentukan tim terpadu dari tingkat provinsi untuk meninjau kembali dampak lingkungan bagi warga Gilimanuk, mulai dari ancaman suhu panas hingga krisis air bersih.