Pariwisata Bali Bisa Dibuka Kembali Asal Ada Suntikan Dana Rp5 Triliun

28 Mei 2020, 12:40 WIB

IDN Times/Ayu Afria Ulita

Badung, IDN Times – Belum lama ini Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Ace, menyampaikan terkait kesiapan Bali untuk reopening sektor pariwisatanya dengan menerapkan new normal (Normal baru). Dalam sektor pariwisata, para pelaku usaha jasa pariwisata perlu menyiapkan tiga hal dasar. Yaitu kebersihan, kesehatan, dan keamanan (CHS atau Clean, Healthy and Safety).

“Terkait kebersihan kita perlu memikirkan sanitasi tempat-tempat yang dikelola. Apakah sudah dilaksanakan penyemprotan disinfektan secara rutin apa belum. Apakah sudah disiapkan tempat cuci tangan dan sebagainya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sedangkan dalam aspek kesehatan harus mengutamakan pelaksanaan rapid test, swab, kesiapan Alat Pelindung Diri (APD), serta keamanan yang meliputi mobilitas orang-orangnya, hingga physical distancing.

Untuk diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berharap pada Oktober mendatang sudah bisa reopening di sektor pariwisata, khususnya Bali. Asalkan Bali berhasil mempertahankan tingkat infeksi di angka kematian yang rendah yaitu 1,2 persen dari angka rata-rata 6,4 persen.

Berikut berbagai tanggapan kesiapan normal baru menjelang reopening pariwisata Bali:

1. PHRI Badung akan membuat SOP terkait CHS, yang rencananya rampung bulan Juni nanti

Ilustrasi pegawai hotel melayani tamu turis asing. (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, kepada IDN Times menyampaikan bahwa normal baru untuk Bali ini sesuai rancangan dari Pemerintah Pusat. Yaitu menjadikan Bali sebagai role model, termasuk dua daerah lainnya seperti Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

“Tiga destinasi ini, Bali yang menjadi pertama role model-nya, menjadi lokomotif pariwisata nasional. Nah dalam new normal ini, kami sudah buat kesepakatan namanya CHS. Ini sedang dalam tahap penyelesaian mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur). Jadi semua asosiasi terkait harus memiliki SOP masing-masing, khususnya di bidang CHS ini,” terang Suryawijaya.

SOP ini disebutnya akan selesai pada pertengahan Juni 2020 mendatang. Sehingga bisa segera disampaikan kepada Gubernur Bali. Setelah itu, PHRI bersama pemerintah mengeluarkan era baru pariwisata budaya Bali.

“SOP pertengahan Juni selesai. Nanti kami informasikan. Kami berikan ke Gubernur, ini lho kesiapan kami. Persiapan reopening mulai SOP kesehatan, kebersihan, sanitizer dan segala macam, dan standar kamarnya. Manajemen hotel siap melakukan ini,” lanjutnya.

2.Reopening pariwisata Bali diperkirakan akan dilakukan pada Juli 2020. Sebab Oktober 2020 terlalu mundur dan persoalan ekonomi semakin parah

Suasana di Terasering Tegalalang Ubud, Bali. (IDN Times/Dewi Suci)

Dari pengalaman 30 tahun berkecimpung di sektor pariwisata, reopening pariwisata Bali yang awalnya direncanakan pada bulan Mei 2020 ini dinilainya tergesa-gesa, apalagi saat ini sudah masuk akhir Mei. Begitu pula jika direncanakan bulan Juni, tetap dinilai tergesa-gesa. Kalau bulan Oktober 2020 mendatang ia justru pesimis, karena terlalu mundur. Sebab akan berdampak pada persoalan ekonomi yang semakin parah.

“Saya pribadi punya prediksi yang sangat realistis Juli. Juni itu ada penurunan grafik penyembuhan akan lebih banyak. Kalau Juni kita ini kan, kita justru takut nanti second wave, gelombang kedua. Ini bahaya. Apalagi Pak Jokowi sudah memberikan apresiasi sistem penanganan COVID-19 ini untuk Bali dua jempol. Ini harus ekstra hati-hati,” ungkapnya.

3.Untuk kesiapan reopening pariwisata dengan penerapan normal baru, PHRI Badung mengaku butuh suntikan dana

Ilustrasi situasi hotel di Indonesia (IDN Times/Irma Yudistirani)

Perhotelan sejauh ini dikatakan sudah siap menghadapi normal baru. Wisatawan yang booking hotel mulai Juni diakuinya sudah ada, tetapi masih single digit. Sehingga tidak serta merta okupansi hotel menjadi tinggi. Pihak hotel juga tidak bisa mempekerjakan seluruh karyawannya.

“Tapi sekarang gongnya kita di Bali 'wait and see'. Hotel harus siap dengan tingkat hunian satu digit, satu sampai sembilan persen. Bulan kedua baru naik, sampai akhir tahun tidak lebih dari 20 persen. Bagaimana perusahaan bisa running dengan angka tersebut. BEP (Break Event Point) itu saja harus 40 persen tingkat hunian. Ini kalau memaksakan buka, cadangannya (Dana) sudah dipakai Maret, April, Mei,” ungkapnya.

Sehingga mulai bulan keempat, seharusnya dibantu oleh pemerintah untuk soft loan atau bill out me-reopening. Karena kalau untuk membuka pariwisata di bulan keempat, pengusaha perlunya membayar gaji sampai 20 persen, listrik 5 persen, dan untuk operasional maintenancedan marketing hingga 10 persen.

Dengan adanya soft loan, menurutnya dapat mencegah dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Namun tetap dengan catatan hotel harus hati-hati dan tidak mempekerjakan semua tenaga kerja.

“Saya tidak menghitung per hotel. Kalau soft loan atau bill out pinjaman lunak kami butuh minimal Rp5 triliun hingga akhir tahun (2020). Sehingga kami meminta kepada pemerintah agar industri pariwisata diinjeksi. Ada Lebih dari tiga ribu pengusaha hotel, restoran dengan 146 ribu kamar. Tujuh puluh persennya di Kabupaten Badung,” jelasnya.