One Channel System Diklaim Bisa Lindungi PMI, Benarkah?

Ida Fauziyah menyampaikan rencananya akan menerapkan One Channel System untuk semua negara. Sejauh ini One Channel System telah diterapkan Pemerintah Indonesia dengan Malaysia, lalu menyusul Arab Saudi. Dalam hal ini, diakuinya bahwa masing-masing negara membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan sistem.

“Yang baru saja MoU itu Pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Itu juga menggunakan One Channel System,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Ida Fauziyah menandatangani perjanjian terkait TA antara Indonesia dan Arab Saudi yang dilakukan di Kuta, Kabupaten Badung, pada Kamis (11/8/2022) sore. Dalam pertemuan itu ada kesepakatan mengintegrasikan sistem IT antara kedua negara yang disebutkan akan selesai dalam waktu dua bulan mendatang.

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan One Channel System ini diharapkan dapat menjadi jalur migrasi yang aman bagi PMI sektor domestik. Sistem ini melengkapi instrumen yang telah disusun dengan negara tujuan. Dalam hal ini, Malaysia dan Saudi Arabia yang merupakan negara tujuan PMI utama.

“Kami harapkan tentu dengan TA ini menjadi dasar perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran sektor domestik,” jelas Judha.

Dengan ditandatanganinya TA ini, maka penempatan PMI tidak lagi secara perseorangan. Namun melalui badan hukum sehingga menjadi lebih baik dalam memberikan perlindungan calon PMI.

Lalu bagaimana jika ditemukan PMI non-prosedural di negara tujuan? Judha mengungkapkan bahwa sejauh ini memang tidak ada data PMI un-prosedural di negara tujuan. Menurutnya rata-rata keberadaan mereka baru terungkap setelah tersandung masalah. Oleh karena itu, ia mengimbau agar WNI yang berada di luar negeri melakukan lapor diri masing-masing.

“Bagi kami tentunya perlindungan warga negara Indonesia, kami tidak melihat apakah dia prosedural ataukah un-prosedural ya. Tentu akan kami tangani. Namun tentu kami sangat-sangat mengimbau kepada masyarakat kita untuk perlindungan yang lebih baik, negara wajib hadir. Namun bagi individual itu sendiri, juga perlu melakukan langkah-langkah perlindungan,” terangnya.

Langkah-langkah perlindungan dalam hal ini adalah mengikuti prosedur yang benar dalam pemberangkatan ke luar negeri. Mekanisme yang aman ini telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga diimbau agar calon PMI menggunakan mekanisme yang aman tersebut.

“Dengan mekanisme ini monitoring data, verifikasi, peran perwakilan Indonesia akan lebih optimal,” terangnya.