1. Catat, ini syarat-syarat menjadi PTPS

ilustrasi KTP (pixabay.com/Udik_Art)

Winarya memaparkan, pengumuman pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran akan dilakukan pada 12-28 September 2024. Hal itu merujuk pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 301/HK.01.01/KI/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024 tanggal 10 September 2024. 

Adapun syarat-syarat untuk mendaftar menjadi PTPS adalah:

• Warga Negara Indonesia,
• Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun,
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945,
• Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil,
• Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu,
• Pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat,
• Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
• Mampu secara jasmani, rohani, penyalahgunaan narkotika, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,
• Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang- kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS,
• Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon
• Tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan,
• Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun,
• Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
• Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih,
• Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.