Nasib BUMDes Bali di Tengah Percepatan Koperasi Merah Putih
Denpasar, IDN Times - Koperasi Merah Putih menjadi andalan program Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Joko Yulianto, hadir langsung ke Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa lalu, 29 April 2025. Kehadiran Ferry demi mensosialisasikan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih kepada para kepala dinas koperasi di kabupaten/kota se-Bali, dan para perangkat desa.
Perangkat desa yang hadir dalam sosialisasi pada waktu itu menyampaikan saran dan pertanyaan. Kepala Desa Kutuh, I Wayan Mudana, menjelaskan pihaknya telah berupaya membangun desa lewat badan usaha milik desa (BUMDes).
“Berbicara terkait potensi desa, astungkara (syukurlah) kami sudah melakukan itu, makanya kami terkejut juga ada program ini,” kata Mudana kepada Wamen Koperasi RI.
1. Desa telah berdaya lewat BUMDes
Mudana melanjutkan, pihaknya telah menata lebih dari 90 persen potensi Desa Kutuh. Ada sekitar enam unit usaha yang telah dijalankan Desa Kutuh melalui BUMDes.
“Ada enam kegiatan usaha yang mungkin kami usahakan. Terkait toko, kami punya grosiran, bumdes yang kelola. Kami di Desa Kutuh ada badan usaha milik desa yang mengelola tur untuk pariwisata. Semuanya tertata,” ujar Mudana.
Desa yang dikenal dengan wisata Pantai Pandawanya ini, meraup sekitar Rp1 miliar dari mengelola BUMDes. Ia menegaskan, dasar regulasi unit usaha mereka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU tersebut menyebutkan setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun untuk pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pemberdayaan lewat BUMDes.
“Apakah boleh kami tidak membuat koperasi lagi, kami ingin membesarkan yang sudah ada, BUMDes sudah ada dalam undang-undang,” ujar Mudana.
2. Program bersifat top-down, berseberangan dengan prinsip pendirian koperasi
Peserta sosialisasi, Wahyu Satria berkomentar filosofi koperasi berangkat dari masyarakat dengan prinsip kebersamaan, keadilan, dan semangat kolektif.
“Filosofi koperasi berangkat dari masyarakat ke atas, sekarang konsepnya berubah jadi top down dari pusat ke daerah sampai desa, saya kira untuk modul harus segera diselesaikan,” kata Satria.
Menurut Satria, alih-alih mempercepat pendirian koperasi, semestinya pemerintah membuat modul sebagai panduan utuh bagi sumber daya manusia (SDM) di desa.
“Menurut saya yang dijadikan percepatan pembentukan modul dahulu daripada koperasinya,” kata dia.
3. Wamenkop RI sebut ada mekanisme musyawarah desa
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken Prabowo Subianto pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu menjadi jalan tol percepatan sosialisasi Koperasi Merah Putih.
Menanggapi jalannya Koperasi Merah Putih dengan cara top down dengan komando dari Pemerintah Pusat, Wamen Koperasi RI berdalih ada mekanisme musyawarah desa untuk berunding.
“Karena ada mekanisme musyawarah desa, meskipun ini kegiatan seakan akan seperti top down, tapi kita tetap tidak mengabaikan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip koperasi, dalam musyawarah desa membahas soal mekanisme koperasi,” kata Ferry.
4. Kalau wajib, harapannya dapat memperkuat BUMDes
Sementara di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, masih membahas Koperasi Desa Merah Putih ini.
“Masih dibahas di desa tentang pengurus, dan lainnya,” kata Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra) Desa Taro, I Wayan Gede Ardika, saat dihubungi IDN Times, Rabu (7/5/2025).
Desa Taro telah dikenal akan potensi alam sebagai desa wisata. Desa ini telah menyabet berbagai penghargaan, di antaranya kategori The 4th ASEAN Community-Based Tourism (CBT) Award, Piala Kalpataru, dan juara pertama Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2024 Kategori II (maju dan mandiri). Ardika berharap program ini mampu bersinergi dengan keberadaan BUMDes.
“Kalau memang wajib, harapannya bisa bersinergi dengan BUMDes dan memperkuat BUMDes,” jelas Ardika.
