Modus Dugaan Korupsi Rp6 Miliar di LPD Adat Serangan Bali
Denpasar, IDN Times – Kelian Adat Banjar Kaja, Kelurahan Serangan, Denpasar, I Wayan Patut, mengungkapkan dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Serangan terjadi sejak tahun 2015 hingga 2020. Kerugian akibat tindakan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp6 miliar.
Pihaknya meminta pertanggungjawaban Badan Pengawas LPD Adat Desa Serangan, yang juga merupakan Jro Bendesa Adat setempat, sekaligus Kepala LPD Adat Serangan atas penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Bali pada 25 Maret 2021 lalu dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar.
Nah, bagaimana dugaan korupsi ini bisa terjadi? Berikut penjelasan I Wayan Patut saat ditemui pada Selasa (19/4/2022).
1.Penyalahgunaan uang deposito milik WNA senilai Rp2 miliar
Wayan Patut menyampaikan ada temuan bahwa Badan Pengawas LPD Adat Serangan menggunakan dana milik orang asing berkerwarganegaraan Jepang yang didepositkan sebanyak Rp2 miliar di LPD Adat Serangan. Nilai tersebut tercatat pada bilyet yang ditandatangani langsung oleh WNA yang bersangkutan pada Agustus 2015 lalu.
Kemudian muncul bilyet baru di tanggal, bulan, dan tahun yang sama, yang menyatakan bahwa deposit yang dilakukan WNA tersebut hanya Rp600 juta. Pada bilyet ini tertera nama WNA Jepang berinisial TY, namun dengan tanda tangan yang berbeda.
“Contoh misalnya ini ada dana Rp2 miliar, deposito orang asing. Di sini jelas sekali dipergunakan Rp1,4 miliar itu oleh Jro Bendesa untuk kepentingan bisnisnya. Nah, yang dia simpan di LPD adalah senilai Rp600 juta. Padahal bilyet yang ke luar atas nama LPD Serangan itu adalah Rp2 miliar,” ungkapnya.