Menteri dari 21 Negara Bahas Tata Kelola Laut di Bali, Apa Hasilnya?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B Pandjaitan, pada Senin (5/12/2022), mengungkapkan tujuan AIS Forum adalah untuk pemulihan pasca pandemik berbasis ekonomi biru, pengembangan berkelanjutan dan kesehatan laut, serta terciptanya solidaritas antarnegara kepulauan. Dalam forum ini semua negara kepulauan memiliki wadah terbuka dan inovatif untuk berkolaborasi mengembangkan laut sehat yang berkelanjutan.

Forum AIS dianggap sangat penting bagi Indonesia sebagai forum untuk membangun kemitraan strategi dengan negara, organisasi, dan pelaku pembangunan lain. Baik di tingkat regional maupun global secara aktif. AIS Forum harus mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan menjalin kemitraan yang lebih strategis.

“Negara pulau dan kepulauan harus memiliki strategi yang optimal untuk bekerja sama antar pemangku kepentingan untuk menstimulasi ekonomi laut berkelanjutan,” ucapnya.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Ivestasi, Andreas Dipi Patria, mengungkapkan dengan forum ini, Indonesia ingin berbagi pengalaman sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Indonesia diungkap juga telah memiliki modal dasar dalam hal tata kelola laut, terutama ketika pertama kali Insinyur Djuanda Kartawidjaja membuat konsep negara kepulauan. Konsep United Nation Law of The Sea, disebut sebenarnya lahir dari pemikiran putra Indonesia, kemudian diadopsi oleh dunia dalam bentuk United Nations Law of the Sea Convention (UNCLOS).

“Nah, konsep dasarnya adalah konsep yang dikembangkan oleh Insinyur Djuanda. Makanya, pada 13 Desember kita selalu memperingati itu sebagai Hari Nusantara, yaitu lahirnya Pak Djuanda menyampaikan konsep itu. Sekarang konsep teknisnya jauh banyak berkembang. Bagaimana tadi tata kelola laut dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves, Sora Lokita, menjelaskan forum ini menjadi bentuk leadership Indonesia dalam membangun kerja sama konkret. Tantangan negara kepulauan saat ini diungkap tidak jauh berbeda.

Kerjasama konkret ini telah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Beberapa di antaranya yang sudah berjalan yaitu Join Research untuk pengembangan kapasitas negara pulau dan kepaulauan. Tepatnya berupa pendanaan riset untuk universitas-universitas di negara AIS dengan satu syarat kerja sama dengan satu atau lebih intitusi riset di negara AIS lainnya.

“Sudah berjalan dan banyak risetnya yang berguna bagi negara-negara AIS,” ungkapnya.

Kerjasama konkret yang telah dilakukan lainnya adalah membangun kapasitas-kapasitas anak muda di negara pulau dan kepulauan. Dengan membuat startup hub, yang merupakan platform anak-anak muda yang tertarik dengan permasalahan di laut, kemudian membangun startup dan membuat jaringan antar negara-negara AIS Forum. Selanjutnya juga dengan mengadakan pelatihan terkait dengan Mangrove di Pasifik, Fiji, dan kerja sama lainnya.

Sora Lokita mengaku bahwa Indonesia diminta oleh dunia untuk menjadi salah satu role model bagaimana mengelola lautnya. Namun Indonesia menyadari bahwa role model yang dimaksud memang tidak dalam semua isu. Kaitannya dengan hal ini Indonesia juga tengah menyiapkan National Ocean Assessment yang disebut-sebut sedang ditunggu oleh negara pulau dan kepulauan lainnya. Kenapa? Karena National Ocean Assessment ini nantinya menggambarkan bagaimana status laut dari masing-masing negara AIS Forum.

Workshop National Ocean Assessment ini rencananya akan dilakukan di Pulau Belitung, yang akan dihadiri sekitar 20 negara.

“Mereka ingin belajar bagaimana cara Indonesia mengukurnya kalau Indonesia sebesar ini saja mampu ya. Tentu negara-negara yang lebih kecil bisa mengadopsi dan mempelajari itu,” ungkapnya.