Mengenal Ormas di Bali dan Patriot Garuda Nusantara

Tak seperti ormas, PGN merupakan organisasi bela negara untuk menjaga wibawa Indonesia, terutama 4 asas Bangsa Indonesia. Pariyadi mengaku, organisasinya tidak berafiliasi dengan partai politik.

“PGN merupakan organisasi bela negara. Kami, kalau sudah bela negara jauh dari ormas, jauh dari apa namanya kelompok-kelompok yang mementingkan kepentingan-kepentinga kantor,” ungkapnya.

Dalam kiprahnya selama ini, Pariyadi menilai Bangsa Indonesia telah diganggu oleh beberapa kelompok intoleran maupun separatis. Masyarakatnya dicekoki politik indentitas, yang kemudian merongrong kewibawaan Negara Indonesia. Ia merasa, kehadiran organisasinya ini sebagai benteng atau garda terdepan untuk menjaga marwah Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebhinekaan.

“Intoleran saat ini yang sudah mengadu domba agama, harus kita lawan,” jelasnya.

Darimana PGN mendapatkan dana sokongan dalam mengembangkan sumber dayanya? Sejauh ini tidak ada yang membiayai kegiatan anggotanya, kata Pariyadi. Bahkan kantor yang digunakan merupakan pinjaman dari orang lain.

“Njenengan (Kalian) lihat, rumah kami, kantor kami satu, pinjaman. Ada orang rela dipinjam sesaat. Tidak ada pengusaha yang bela kami. Saat ini kami sendiri, kantong sendiri, punya utang-utang sendiri untuk bikin acara. Apa pun.”

Laki-laki yang akrab dipanggil Gus Yadi ini menyampaikan, PGN mendukung penuh generasi muda untuk menyampaikan aspirasinya. Namun mereka juga harus mewaspadai dengan upaya-upaya susupan yang dilakukan beberapa pihak dalam menggagalkan Pemerintahan Indonesia.

“Itu yang tidak kami inginkan. Saya dukung apa aspirasi mahasiswa. Mahasiswa harus begitu. Karena dia adalah generasi penerus bangsa ini. Dia harus lebih kritis dari rakyat biasa. Lebih kritis, karena bangsa ini perlu orang yang pintar dan orang yang kritis. Kelak akan diganggu dengan berbagai macam cara oleh pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia maju,” jelasnya.

Gus Yadi memandang, pihak pemerintah harus lebih peka memberikan materi kebangsaan terhadap generasi muda. Terutama bagi mereka yang berstatus mahasiswa dan merantau. Sehingga ketika di wilayah tersebut, generasi-generasi muda akan menjunjung tinggi nilai-nilai Kebhinekaan.

Pihaknya juga meminta agar materi pembelajaran Pancasila benar-benar diterapkan di sekolah–sekolah. Sehingga mampu mencetak gen-gen Pancasila yang dapat memaknai Kebhinekaan.

“Benar-benar orang nusantara yang sangat kental dengan Kebhinekaan itu,” ungkapnya.

Ia memperkirakan ada 700 orang anggotanya berasal dari generasi muda. Mereka dari berbagai suku dan memiliki cita-cita yang sama: membangun bangsa Indonesia.

“Kami sudah mulai masuk, mengembangkan sayap di sisi budaya. Di sisi kepemudaan. Kami akan rangkul.”

Selama pandemik, PGN Bali terlibat aktif dalam dialog-dialog terbatas tentang nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan, berharap masyarakat tidak pecah antar suku maupun agama.

“Dialog-dialog bagaimana mencintai budaya kita, mencintai bangsa kita. Itu pemahaman terhadap apa itu toleran, intoleran. Pemahaman terhadap apa itu nusantara. Itu yang kami lakukan.”

Patriot Garuda Nusantara (PGN) mungkin satu dari sekian banyak organisasi yang ada di Bali, meskipun pergerakannya disebut jauh dari ormas kalau sudah membela negara. Namanya mulai dikenal setelah bentrok dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang melakukan demonstrasi peringatan 60 tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat di Renon, Kota Denpasar pada 1 Desember 2021.

Namun bicara soal organisasi kemasyarakatan, Bali memiliki ormas besar lainnya. Di tengah visi misinya yang kurang lebih sama: memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mitra pemerintah, ormas ini juga pernah saling bentrok. Setidaknya tercatat ada dua kali bentrokan besar dan berdarah.

Pertama, bentrokan maut yang terjadi di Jalan Teuku Umar, Kota Denpasar, pada 17 Desember 2015. Bentrokan ini terjadi di tengah keramaian lalu lalang kendaraan dan aktivitas warga, terjadi dari sore hingga malam hari. Menyebabkan 2 orang tewas, dan 3 orang mengalami luka berat. Pemicu awalnya juga karena bentrokan ormas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan sekitar pukul 16.00 Wita, menyebabkan 2 orang tewas dan 2 orang terluka. Sehingga totalnya ada 4 orang tewas dan 5 orang terluka.

Kedua, aksi bentrok ormas di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar, pada 22 Januari 2017 sore hari. Tiga orang mengalami luka parah dalam tragedi ini. Pemicunya adalah saling ketersinggungan.

Tragedi-tragedi tersebut membuat gusar Irjen Dr Petrus Reinhard Golose, yang kala itu menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda Bali). Aktivitas tiga ormas besar di Bali yaitu Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu (PBB), minta dibekukan. Ia mengajukan rekomendasinya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pada April 2017, yang masih dijabat oleh I Made Mangku Pastika.

Irjen Petrus menilai ketiga ormas tersebut telah melakukan perbuatan pidana, mengganggu keamanan, dan ketertiban umum. Namun hingga 9 Januari 2019, surat rekomendasi itu belum ada perkembangan balasan dari pemerintah.

Pada 15 Januari 2019, ketiga perwakilan ormas tersebut mendatangi Kantor Gubernur Bali dan menemui I Wayan Koster. Gubernur Koster memilih tidak membubarkan ketiga ormas tersebut. Ia hanya memberikan Surat Peringatan (SP).

"Dalam rekomendasi Kapolda, Gubernur agar membubarkan ketiga ormas ini. Berkenaan dengan rekomendasi ini, kami sikapi dengan kewenangan yang diatur perundang-undangan. Tidak bisa serta merta membubarkan," katanya dalam konferensi pers di Denpasar, Selasa (15/1/2019) lalu.

Apabila dalam waktu dua tahun ormas tersebut melakukan pelanggaran, maka surat keterangan terdaftarnya akan dicabut. Namun jika ada anggota ormas yang melakukan pelanggaran, maka harus ditindak secara pidana. Selain itu, pimpinan organisasinya harus membuat surat pernyataan.

Surat pernyataan tersebut intinya berisi melarang keras pembunuhan, premanisme, penganiayaan, narkoba, dan kegiatan kriminal lainnya.

"Setelah bicara dan ngobrol dengan pimpinan ormas ini, saya kira tak ada orang lahir yang bercita-cita melakukan kejahatan. Saya sebagai Gubernur memperlakukan mereka seperti anak-anak sendiri. Sehingga saya tidak bertindak semena-mena. Apa yang saya lakukan harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan secara sekala niskala. Saya mohon, kawan-kawan bisa memahami sikap kami. INi adalah opsi maksimal yang bisa saya pertanggungjawabkan."

Ketua Dewan Pembina Laskar Bali, Anak Agung Suma Widana, mengaku berterima kasih setelah menerima SP dari Gubernur Koster, karena memberikan waktu dan ruang kepada pihaknya untuk introspeksi diri. Ia menerimanya dengan ikhlas.

"Karena bagaimanapun, ia seperti orangtua kita dan sepatutnya membina kita," katanya.

Ia lantas meminta maaf kepada Irjen Petrus, Gubernur Bali, dan seluruh elemen masyarakat jika pernah berbuat kesalahan. Pihaknya akan mendukung penuh program Kapolda, terutama pemberantasan premanisme.

"Masalah narkoba, kami sangat setuju karena kita butuh figur seperti beliau (Kapolda) karena anak cucu kita yang berakibat fatal ke depannya," ucapnya.

Ia bersama dua ormas lainnya telah membuat surat pernyataan, yang pada intinya sepakat tidak akan terjadi lagi kasus pembunuhan, perkelahian massal, meresahkan masyarakat, dan lainnya.

"Kalau meresahkan, ini tergantung sudut pandang, jadi kami ingin diingatkan. Karena kami manusia biasa dan tak luput dari kesalahan," kata Suma.

Sementara Ketua Harian DPP Baladika, Bagus Jagra Wibawa, menganggap surat Kapolda Bali kepada Gubernur merupakan bentuk kritik bagi pihaknya. Untuk itu pihaknya berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum, dan mengikuti arahan sebagai motivasi perbaikan dari dalam.

"Kami akan instruksikan kepada jajaran. Bahwa ada instruksi seperti ini, jadi kami akan menjaga ormas yang kami cintai. Jadi jangan ada satu dua orang yang merusak ormas ini," jelas Jagra.

Ia akan lebih selektif dalam merekrut anggota, memberhentikan, dan memecatnya apabila ada yang melanggar.

"Jangan sampai ada Baladika yang merusak organisasi ini. Kalau ranahnya hukum, kami serahkan pada hukum dan akan kami pecat. Kita tindak tegas yang bersangkutan pada peristiwa pidana akan kami lakukan pemecatan," tegasnya.

PBB juga mengatakan hal serupa. Intinya, sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Koster. Untuk itu pihaknya akan terus mengimbau kepada anggotanya agar tidak terlibat masalah hukum.

"Artinya apa yang dilakukan Gubernur adalah langkah bapak kepada kita sebagai anaknya," kata Sekretaris Umum PBB, Putu Gede Mahardika.