Badung, IDN Times – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan masyarakat terkait pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS), pada 19 Agustus 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Sutrisno Margi Utomo mengungkap, proyek itu pun bisa dilanjutkan kembali.
“Dalam proses pembuktian, JPN (Jaksa Pengacara Negara) dari Kejaksaan Negeri Badung membawa sejumlah 65 alat bukti surat yang didukung dengan keterangan para saksi,” kata Sutrisno Margi Utomo pada Kamis (22/8/2024).
Menurut Sutrisno, tuntutan kelompok masyarakat dalam gugatan tersebut adalah agar Dinas PUPR Kabupaten Badung untuk membayar nilai ganti kerugian sebesar Rp39.720.000.000, dan menghentikan proses pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Dalam proses pembuktian, JPN Kejaksaan Negeri Badung membawa 65 alat bukti. JPN juga menggunakan keterangan 3 orang saksi dan satu orang ahli.
“Yang pada intinya para saksi dan ahli tersebut menguatkan alat bukti surat yang telah ditunjukkan (JPN) di depan Majelis Hakim,” jelasnya.
Kejaksaan Negeri Badung juga telah menerima salinan putusan yang menguntungkan pihaknya tersebut. Atas putusan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Badung dapat melanjutkan Pembangunan JLS, sesuai dengan perencanaan awal.
“Tujuan pembangunan kan untuk mengurai kemacetan di daerah Bali Selatan dan tentunya untuk menambah APBD Kabupaten Badung melalui pariwisatanya yang menjadi primadona di daerah Selatan,” kata Sutrisno.
Kejaksaan dan jajarannya diungkap akan selalu berkolaborasi dan mendukung program-program dari Pemerintah Daerah, khususnya Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Sehingga program tersebut dapat terlaksana dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.
“Kami harapkan program Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Dan kami akan selalu mengawal proses pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) agar terlaksana dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya,” terangnya.