Memahami Hak Atas Tubuh Perempuan dalam Perencanaan Keluarga

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN mencatat, Program KB Nasional ini bertujuan sebagai pengendalian jumlah penduduk dan membentuk keluarga kecil bahagia. Caranya dengan mengendalikan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga  dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Slogan populer dari program KB Nasional misalnya “Dua Anak Cukup, Laki-laki dan Perempuan Sama Saja”, menunjukkan bahwa jumlah anak yang disarankan Pemerintah Pusat adalah dua anak. Menurut Direktur Eksekutif PKBI Bali, AA Ayu Ratna Wulandari, dari instruksi KB Bali dengan empat anak ini ada dua sisi yang dapat ditelaah. 

“KB Nasional dengan dua anak dianggap mengabaikan hak reproduksi orang Bali, tradisi penamaan kita hingga empat anak. Mengikuti KB Nasional (berarti) mengabaikan hak reproduksi orang Bali,” ujar Ratna saat dihubungi IDN Times, Jumat (7/3/2025) lalu.

Kedua, menurut Ratna, instruksi nama Nyoman dan Ketut ini sebagai bentuk kekhawatiran Gubernur Bali terhadap populasi orang Bali yang akan habis.

Ratna berpendapat, meskipun dapat dianggap sebagai alternatif dari KB Nasional, namun berbicara soal keluarga berencana tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya. 

“Walaupun pelestarian budaya yang kita lihat general itu sangat penting ya, tanpa mendiskreditkan tujuan pelestarian budaya itu sendiri. Namun, ada faktor lain yang seharusnya menjadi pertimbangan ketika kita berbicara soal menambah anak atau merencanakan keluarga,” ujar Ratna. 

Berbicara dalam kapasitasnya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), menurut Ratna, merencanakan sebuah keluarga sehat dan sejahtera perlu beberapa pertimbangan. Misalnya jumlah dan jarak kelahiran yang tepat. Sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Pada aspek kesehatan reproduksi (kespro), kelahiran anak dengan jarak yang berdekatan dapat meningkatkan berbagai risiko gangguan kesehatan kepada ibu. 

“Seperti pendarahan, infeksi pascapersalinan, dan juga kalau kita berbicara mengenai keluarga berencana, itu tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik. Tapi berkaitan juga dengan kesehatan mental,” jelas Ratna.

Perspektif keluarga berencana tidak hanya sekadar menambah atau mengurangi jumlah anak. Ada aspek dan prinsip utama yang harus dipahami. Seperti perencanaan keluarga, semestinya harus mengurangi tekanan psikologis ibu dengan memahami hak atas tubuh mereka.

“Tubuh perempuan itu milik perempuan. Setiap perempuan berhak membuat keputusan sendiri untuk tubuhnya. Jadi apa pun kebijakan yang dibuat, jangan sampai melanggar hak atas tubuh,” ujar Ratna.

Selain hak atas tubuh perempuan, perencanaan jumlah anak harus menyesuaikan dengan kemampuan ibu dan ayah. Perencanaan ini meliputi kalkulasi kebutuhan dasar anak, misalnya pendidikan, kebutuhan sandang-pangan, dan lainnya.

“Angka itu sebenarnya sangat personal. Jika keluarga itu sadar dan sudah mampu dengan pilihan yang dimiliki, itu boleh saja dilakukan. Yang terpenting dalam keluarga berencana adalah terciptanya keluarga yang berkualitas,” jelasnya.

Hingga saat ini PKBI Bali telah konsisten memberikan berbagai edukasi, informasi, program, dan advokasi berkaitan dengan kesehatan seksual serta reproduksi di Bali. Layanan Klinik Catur Warga dari PKBI Bali ini merupakan klinik pratama yang menyediakan layanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan seksual. 

“Setiap layanan yang kita miliki tanpa diskriminasi, berbasis hak, dan kita tidak boleh memaksakan apa yang wajib bagi klien,” ujar Ratna.

Ratna menambahkan, PKBI Bali menyediakan berbagai pilihan dalam layanan kepada masyarakat yang berkonsultasi. Sehingga mereka dapat memilih dan merencanakan keluarga sehat sejahtera sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.