Mayoritas Masyarakat Bali Belum Paham Hukum Lokika Sanggraha

Menurutnya, permasalahan Lokika Sanggraha secara umum di Bali sering terjadi, dan hanya sedikit kasus yang sampai di meja pihak berwajib. Hal ini karena keengganan dari pihak perempuan untuk melaporkan. Adanya rasa malu menjadi alasan keengganan tersebut. Laporan ini penting karena pihak perempuan menghendaki kepastian hukum terhadap anak yang dikandungnya, dan anak yang akan dilahirkannya nanti.

"Adanya rasa malu itu yang pertama. Rasa malu ini yang membuat para perempuan ini enggan melaporkan ke pihak yang berwajib karena syarat atau yang dipersyaratkan menjadi delik kesusilaan untuk Lokika Sanggraha adalah adanya kehamilan tanpa ada yang mengakui kehamilan tersebut," jelasnya.

Akibat dari delik kesusilaan ini, tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban. Tetapi juga anak yang akan dilahirkan, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Dalam lima tahun terakhir, kasus Lokika Sanggraha yang masuk ke pengadilan juga masih sedikit. Tercatat hanya dua kasus yang berhasil diputus. Sementara berdasarkan jurnal penelitian, banyak perempuan yang mengambil langkah aborsi hingga bunuh diri karena kehamilan di luar perkawinan.

Menurut Liana, di Bali sendiri anak yang lahir karena delik Lokika Sanggraha dan tidak diakui oleh bapaknya, dianggap sebagai anak Bebinjat (anak lahir dari perkawinan yang tidak sah). Mayoritas generasi muda Bali belum memiliki kesadaran terkait hal ini. Sehingga pihak orangtua berperan untuk menyampaikan kepada anak-anak perempuannya agar lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, sehingga tidak termakan bujuk rayu laki-laki.

"Jangan melakukan hal-hal yang di luar batas sehingga hal ini tidak terjadi," katanya.

Ia mengambil satu contoh kasus pada 2022 di Desa Saba, Kabupaten Gianyar, yang mengharuskan perempuan dikawinkan secara adat dengan keris dalam delik Lokika Sanggraha. Perkawinan dengan keris ini menurutnya sebagai solusi untuk mengembalikan keseimbangan akibat dari dampak delik Lokika Sanggraha.

Sementara itu delik Lokika Sanggraha sendiri disebutnya belum diatur, baik di hukum nasiknal maupun hukum adat Bali. Sehingga perempuan yang mencari keadilan untuk delik Lokika Sanggraha ini lebih memilih menggunakan dasar yurisprudensi.

"Di Bali pernah diputus kasus Lokika Sanggraha ini dengan yurisprudensi yang ada," terangnya.

Pihak laki-laki dalam delik ini enggan karena belum ada kesiapan untuk membina rumah tangga, baik secara ekonomi maupun pribadi laki-laki yang memang tidak ingin bertanggung jawab.

"Ada dua kasus di Denpasar dan Tabanan tahun 2022 selesai secara hukum. Tapi hukumannya tidak lebih dari maksimal tiga bulan. Jadi rasa keadilannya belum untuk perempuan," katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Dwijendra, Prof I Gede Sedana, mengatakan buku ini juga sebagai referensi pemerintah dalam membuat peraturan terkait delik Lokika Sanggraha. Meskipun pihaknya memahami bahwa aturan-aturan adat itu sifatnya adalah spesifik lokasi.

"Ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan adat itu sendiri. Buku ini akan menjadi satu pedoman yang sangat bagus untuk kita semua," ungkap Sedana.