LBH Bali WCC Usul Gubernur Bali Terbitkan SE Terkait Human Trafficking

Bali pernah mencatat pencapaian penanganan kasus trafficking. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Women Crisis Centre (WCC) dianugerahi sebagai lembaga terbaik dalam penanganan kasus human trafficking se-Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2018 lalu. Guna memaksimalkan perannya, saat ini LBH Bali WCC mendorong Gubernur Bali untuk menerbitkan Surat Edaran (SE).

Direktur Utama LBH Bali WCC, Ni Nengah Budawati, pada Kamis (11/8/2022) membenarkan telah melakukan audiensi bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, pada Rabu (10/8/2022) terkait kasus ini. Ia juga menyampaikan bahwa LBH Bali WCC sejauh ini telah melakukan pendampingan di Desa Abuan terkait upaya pencegahan human trafficking.

"Kami sejauh ini telah melakukan pendampingan di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli melalui program yang diadakan di desa tersebut," ungkap Nengah Budawati.

Berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh LBH Bali WCC tersebut, diketahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ternyata memiliki peran penting untuk memutus kasus human trafficking. Peran ini diungkapkan Nengah Budawati terkait dengan bantuan pinjaman dana untuk masyarakatnya yang akan berangkat ke luar negeri.

“LPD Desa Abuan memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri sehingga masyarakat tidak akan terjebak dan terlilit utang dalam jumlah yang banyak ke rentenir,” ungkapnya.

Disebutkan bahwa sebelum dana diberikan kepada peminjam, pihak LPD dan Desa Adat ikut mengecek izin dan kejelasan pihak agen pemberi kerja. Dengan cara itu, calon pekerja tidak akan tertipu dan terjebak dalam kasus trafficking.

Sebagai contoh, LPD Desa Abuan memberikan pinjaman dana sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk bisa bekerja ke luar negeri. Umumnya agunan yang dipakai adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tapi apabila tidak ada, cukup menggunakan kontrak kerja yang diberikan pemberi kerja.

Lalu bagaimana caranya yang bersangkutan melakukan pembayaran pinjaman? Nengah Budawati menjelaskan dalam proses pembayaran cicilan, dana langsung ditransfer ke rekening milik LPD. Sebagaimana diketahui, LPD adalah milik Desa Adat dan dikelola oleh masyarakat. Karena itu, peminjam akan merasa lebih bertanggung jawab atas uang yang dipinjam. Selain itu, 20 persen dari keuntungan LPD juga diserahkan ke Desa Adat untuk keperluan upacara keagamaan.

Tidak cukup di situ, ia menilai harus ada sanksi sosial yang disepakati. Hal ini berlaku bagi mereka yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagai peminjam dana.

“Perlu diterapkan pula sanksi sosial bagi mereka yang tidak menjalankan tanggung jawab pengembalian dana. Yakni peminjam dan keluarga besarnya, apabila ada yang kawin, tidak akan disaksikan oleh Ketua Adat. Dengan demikian, otomatis perkawinan tersebut menjadi tidak sah,” jelas Budawati. 

Ia membeberkan sistem ini telah dilakukan oleh LPD Desa Abuan bertahun-tahun lalu. Cara itu diungkapkan efektif dan berhasil melindungi para pekerja di luar negeri sehingga tidak ada yang terjerat dengan rentenir maupun menjadi korban penipuan maupun trafficking.

Dalam setahun, tercatat ada 150 sampai 300 orang dari Desa Abuan, Kecamatan Susut yang meminjam dana di LPD Desa Abuan untuk modal awal bekerja ke luar negeri. Bahkan desa ini tercatat sebagai Desa Migran Aktif dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.  

LBH Bali WCC menilai apabila sistem yang dilakukan LPD Desa Abuan ini diterapkan di seluruh LPD di Provinsi Bali, maka sangat besar peluang untuk memutus kasus trafficking di Bali. Dalam hal ini, Gubernur Bali dapat memberikan pengumuman melalui Surat Edaran.

Dari pertemuan tersebut, Cok Ace merespons usulan LBH Bali WCC akan dipertimbangkan. Harapannya memang para pekerja yang ilegal bisa berangkat secara legal dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Cok Ace mengungkapkan bahwa selama pandemik memang banyak warga Bali yang bekerja ke luar negeri, terutama ke kapal pesiar. Karena memang peluang kerja di kapal pesiar buka lebih awal, dibandingkan pariwisata Bali.

“Bali buka pariwisatanya belakangan. Memang hambatannya dalam hal ini adalah ketika diberikan bantuan dana, siapa yang bisa menjamin? Karena itu mari kita berkolaborasi,” ungkap Cok Ace didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda.

Senada, Ngurah Arda mengamini bahwa memang ada makelar nakal di Bali yang memberikan iming-iming kepada warga Bali untuk bekerja di luar negeri dengan cara yang mudah. Namun kenyataannya prosedur tersebut ilegal. Sangat penting ke depannya dipastikan bahwa warga Bali yang bekerja ke luar negeri aman dan sesuai prosedur.