LBH Bali Mendesak Penegak Hukum Usut Teror Kepala Babi di Denpasar

Yesaya menginginkan pemerhati hak asasi manusia (HAM) dan aparat penegak hukum (APH) mencari tahu lebih lanjut pelaku di balik teror ini. Mahasiswa Papua di Bali juga beberapa kali menerima ancaman rasial. Yesaya mengamati, teror dan ancaman diterima pihaknya setelah mengawal isu kemanusiaan di Papua.

“Ini terjadi ketika ada kasus kerusakan alam di Raja Ampat dan baru ini (teror) muncul. Sama semenjak launching (peluncuran) Buku Papua Bergerak di Jakarta. Itu sempat terjadi pembatasan dan intimidasi,” ungkap Yesaya kepada IDN Times.

Pascateror bangkai kepala babi pada 6 Juni 2025, Yesaya berkata kondisi teman-temannya di kontrakan mengalami trauma psikologis. Sebelumnya mereka terbiasa keluar kontrakan sendirian, tetapi kini mengajak rekan lainnya demi keamanan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, mengungkapkan teror terhadap mahasiswa Papua menunjukkan langkah mundur demokrasi di Indonesia.

“Motif teror ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kritis yang dilakukan mahasiswa Papua dalam menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia,” ungkap Pratiwi. 

Mahasiswa Papua di Bali secara berkelanjutan menyuarakan pelanggaran HAM di Papua seperti pembunuhan dan penyiksaan oleh aparat, perampasan lahan berskala luas, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di Tanah Papua.

Berdasarkan siaran pers yang diluncurkan LBH Bali, teror ini merupakan bentuk pembungkaman, intimidasi, dan serangan psikologis agar penerima teror berhenti bersuara. Pola ini terus terjadi secara berulang. Padahal menyuarakan pendapat secara demokratis telah dijamin dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28E Ayat 2 dan Pasal 28F. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam  kehidupan bernegara di Indonesia juga termuat dalam UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Yesaya mewakili mahasiswa Papua di Bali meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus teror bangkai kepala babi ini. Ia melihat teror terhadap mahasiswa Papua telah lama terjadi dan terstruktur. Pihaknya akan berkoordinasi dengan LBH Bali selaku penasihat hukum, sebelum pelaporan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Yasaya juga meminta lembaga pemerhati HAM peduli terhadap kasus ini.

“Kami meminta lembaga pemerhati HAM untuk peduli terkait ini karena sudah berulang terus. Kebanyakan teman-teman Papua dihadapkan semacam ini (teror),” kata dia.