[INFO] Laporkan Jika Petugas Lapas Kerobokan Minta Uang Kunjungan

Konsekuensinya ketika penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona intregritas tersebut, adalah mereka harus melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Komitmen tersebut juga harus dimiliki oleh jajaran paling bawah hingga atas. Setiap tahun harus dilakukan supaya menjadi habit (Kebiasaan) untuk memberikan pelayanan, baik dan tidak menerima apa-apa.

“Layani dengan baik itu kan sudah menyangkut segalanya. Tidak dipersulit saat berkunjung, tidak dimintain duit saat berkunjung. Karena memang berkunjung itu tidak pakai duit. Nggak pakai biaya. Kan, gitu. Termasuk pelayanan warga binaan untuk mendapatkan cuti bersyarat, remisi, pembebasan bersyarat itu nggak ada biasanya,” tegas Sutrisno.

Nantinya, bakalan ada ruang keluhan atau layanan pengaduan, yang akan menampung aspirasi dan aduan masyarakat.

Ditanyai soal komitmen WBK/WBBM di Rupbasan Kelas I Denpasar, Sutrisno mengaku potensi penjualan terhadap benda-benda sitaan bisa saja dilakukan oleh oknum petugas.

“Lho kalau dijual sama mereka ini gimana. Ya maka dari itu harus ada komitmen dari atas sampai bawah. Jangan sampai itu laptop itu dicuri dan dijual, diganti speknya gitu,” jelas Sutrisno.

Kepala Lapas Kelas Kelas II A Kerobokan, Yulius Sahnusa, mengungkapkan dengan ditunjukkannya Lapas Kerobokan sebagai zona intregitas menuju WBK/WBBM, dinilai sebagai tonggak awal perubahan mindset dari para petugas, keluarga, maupun objek yang akan dilayani, termasuk warga binaan.

“Melakukan perubahan yang sangat signifikan. Mengubah mindset kita dan mindset pengunjung agar biasa berlaku tertib, biasa berlaku agar tidak memberikan iming-iming kepada petugas kami. Karena iming-iming itu bisa terjadi kepada petugas, keluarga maupun narapidana,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, pelanggaran di wilayah Kemenkumham Bali masih bisa ditolerir. Namun pihaknya akan memastikan, bahwa pencanangan zona intregitas menuju WBK/WBBM ini bukan sekadar formalitas saja. Tetapi juga diwujudkan secara perilaku.

“Sejauh yang kami pantau masih bisa ditolerir. Seperti keterlambatan kemarin di Imigrasi karena kesalahan teknis,” ungkap Umar.

Pihaknya mengakui, semua sektor yang bersentuhan dengan publik berpotensi tinggi melakukan pelanggaran, baik dari pihak lapas maupun imigrasi. Di mana kasus upaya memperkaya diri sendiri berpotensi terjadi.