Kronologi Musyarawarah Aliansi IPA di Unud Dibatasi

Pertemuan pejabat dunia G20 yang akan mengatur segala kebutuhan rakyat ternyata membatasi aspirasi rakyat bahkan membungkam suara masyarakat yang kontra. Jika proses pelaksanaan pertemuan presidensi G20 dilaksanakan secara tidak demokratis, maka kemungkinan besar keputusan-keputusan yang dihasilkan presidensi G20 pun juga tidak demokratis dan nihil kepentingan rakyat.

Menurut Excel, penanggung jawab kegiatan musyawarah masyarakat Indonesia, menyatakan bahwa resolusi yang diresepkan G20 kepada negara anggotanya selalu berpihak kepada pemodal bukan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah mengklaim G20 akan mendongkrak pemerataan ekonomi masyarakat Bali. Pemerataannya untuk siapa? Dari pemantauan kami, yang paling banyak diuntungkan atas perhelatan G20 ini adalah pengusaha pariwisata besar. Sementara pekerja tidak memperoleh kenaikan upah. Pun kalau memang mengalami sedikit kenaikan upah, hal ini wajar pada masa hard session. Dan itu pun terpusat di Nusa Dua.”

Dari pemantauan pihak IDN Times, puluhan orang berpakaian sipil yang sedang berjaga dan mengawasi musyawarah bersama sekuriti Unud, dan pecalang di pelataran SC Unud.

Menurut I Made Sumiarto, sekuriti Unud yang sedang berjaga di Lantai 2 SC, sebelumnya telah menerima instruksi dari Wakil Rektor III Unud, Ngakan Putun Gede Suardana, agar memperketat pengawasan di lingkungan SC. Mahasiswa yang akan memasuki SC diminta wajib menunjukkan KTM Unud. Padahal sebelum diadakannya musyawarah masyarakat, mahasiswa Unud dapat memasuki SC tanpa harus menunjukkan tanda pengenal mahasiswa.

“Sesuai dengan arahan tugas, ketentuan dari bapak WR tiga, hanya mahasiswa Unud yang boleh masuk. Sebelumnya akan ditutup, tetapi karena ada arahan dari atas akhirnya dibuka kembali hanya untuk mahasiswa Unud,” kata Sumiarto, Senin (14/11/2022).

Seluruh mahasiswa Papua yang datang ke acara musyawarah masyarakat
Indonesia tidak dapat masuk ke ruangan karena tidak menunjukkan KTM Unud, meskipun
satu di antaranya adalah mahasiswa Unud. Satpam Unud yang tampak hanya menjalankan tugas, meminta siapa pun yang akan mengikuti musyawarah wajib menunjukkan KTM Unud.

Immanuel, mahasiswa Unud yang berasal dari Papua, menegaskan sejatinya pihak Unud tidak dapat membatasi siapa saja untuk terlibat dalam musyawarah masyarakat. Setiap orang, khususnya mahasiswa, berhak untuk menyampaikan pendapat.

“Kami berhak menyampaikan pendapat. Mahasiswa berhak mengkritik hal apa pun yang terjadi di Indonesia. Kami sebagai mahasiswa ditahan dan tidak boleh masuk, sedangkan intelijen dipersilakan masuk” kata Immanuel.

Rektor Unud, I Nyoman Gde Antara, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16/UN14/SE/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Penyelenggaraan Presidensi G20 di Lingkungan Universitas Udayana. Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan secara daring pada tanggal 12-17 November 2022. Seluruh kegiatan mahasiswa pun dibatasi, tak terkecuali diskusi kritis yang akan menjadi ruang uji ilmiah apakah G20 akan berdampak baik kepada masyarakat atau justru sebaliknya.

Bagus, mahasiswa Unud, mengecam pembungkaman ruang akademik di kampus yang hanya menjadi corong pendukung G20.

“Pada kenyataannya mahasiswa sekarang diarahkan pada satu narasi untuk mendukung G20. Narasi penolakan G20 dilarang di Unud. Bahkan bisa dilihat penolakan G20 langsung dihadapkan dengan intimidasi aparat. Apakah kami mengganggu aktivitas masyarakat sehingga perlu diamankan? Tidak. Kami hanya berdiskusi saja. Pembatasan ruang gerak ini tentunya menunjukkan kampus yang tidak demokratis,” jelas Bagus.

Excel menyebut, perhelatan G20 seharusnya membuka ruang demokratis seluas-luasnya. Harapannya agar meningkatkan kesadaran bahwa perjanjian internasional yang diteken pada pertemuan-pertemuan pejabat dunia, seperti G20, berefek besar pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diberikan kebebasan dalam mengekspresikan sikapnya terhadap G20.

“Berdiskusi adalah hak konstitusi rakyat. Namun kenapa selalu dibenturkan dengan administrasi perizinan dengan alasan menjaga kondusivitas. Pemerintah melakukan pelarangan beraspirasi yang tidak ada dasar hukumnya. Sikap pemerintah yang otoriter justru melanggar hukum,” lanjut Excel.

Pada 7 November 2022 lalu, juga beredar pesan WhatsApp dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana yang melarang kegiatan diskusi bertemakan “Pro-Kontra G20 Rakyat Bali Dapat Apa?”

Dikonfirmasi IDN Times terkait hal ini pada 11 November 2022 lalu, Rektor Unud, Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Sementara saat ini sedang berlangsung event kenegaraan, di mana diamanatkan untuk turut menyukseskan event G20. Rektor mengaku takut jika kegiatan yang dilakukan ini tidak memberikan keuntungan bagi mahasiswa maupun institusi.

“Itu sebetulnya salah pengertian. Yang dilarang itu, apa pun kami berikan asalkan sesuai dengan izin. Kan begitu. Kemarin kan teman-teman mahasiswa itu minta izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan seni budaya. Kemudian diizinkan oleh bapak WR3 dan tim. Ternyata dalam kesempatan itu melibatkan orang luar kampus, membahas hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan seni dan budaya,” terang Gde Antara.

Untuk mengantisipasi hal serupa selama penyelenggaraan G20 tersebut, Gde Antara telah meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa, didukung oleh Surat Edaran Rektor yang berkaitan dengan perkuliahan daring antara tanggal 12-17 November 2022. Ia berharap agar para mahasiswa bisa menahan diri hingga kegiatan KTT G20 berakhir, mengingat nama baik bangsa dan negara yang menjadi taruhannya.