Koster: Berapa Persen Orang Bali yang Menikmati Mewahnya Pariwisata?

Koster kini menggagas penggalian sumber–sumber PAD dari potensi lainnya yakni yang terkait dengan keunggulan yang dimiliki Bali. Ia mengaku sependapat dengan masukan dari seluruh fraksi bahwa sumber PAD lainnya ini rencananya akan dikelola dengan regulasi Pemerintah Provinsi Bali sendiri. Harapannya nanti akan lebih optimal dalam penerapan dan pengawasannya. “Upaya itu sedang berjalan saat ini,” katanya.

Potensi apa sajakah yang akan digarap Pemerintah Provinsi Bali? Seraya menunggu situasi pandemik semakin kondusif, Koster menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan dikelola untuk sumber PAD baru, di antaranya:

• Kontribusi wisatawan mancanegara yang akan diterapkan pada September 2020 mendatang (Perda dan Pergubnya sudah jadi dan sudah disetujui Mendagri). Saat ini aplikasinya sudah disiapkan secara digital agar wisatawan yang akan ke Bali bisa mengisi data sesuai aplikasi dan berkontribusi secara sukarela.
• Banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Bali bukan hanya sekadar untuk berwisata. Namun juga melaksanakan aktivitas usaha bisnis tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Nantinya akan didata dan ditata agar bisa menjadi sumber PAD baru.
• Sumber PAD dari Hub. Diketahui bahwa Bali menjadi hub produk ekspor beberapa daerah, produk-produk komoditi pangan dan kerajinan rakyat yang masuk melalui Bali dan selama ini gratis.

Koster juga menyoroti manfaat dari gemerlap dan mewahnya pariwisata di Bali yang selama ini justru tidak banyak dinikmati oleh masyarakat lokal.

“Coba kita cermati baik–baik dan seksama. Berapa persen orang Bali yang menikmati manfaat dari gemerlap dan mewahnya pariwisata ini? Sudah terlalu lama kita loss dan terlalu tinggi, kita loss pelaku usaha, loss tenaga kerja, nilai ekonomi dan loss kapitalisasi. Untuk itu berdasarkan persetujuan anggota dewan, kami akan keluarkan kebijakan Perda mengenai standar penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya Bali yang didalamnya termasuk mengatur digitalisasi pariwisata dengan portal satu pintu pariwisata Bali, ini juga akan jadi sumber PAD baru,” jelasnya.

Tak selesai di situ, Koster juga menilai bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Banyak pelaku yang memasarkan Bali, memfasilitasi tamu untuk ke Bali yang keberadaannya tidak diketahui, namun menyedot ekonomi dari Bali.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengapresiasi dan mendukung langkah Pemprov Bali bagaimana mendapatkan kontribusi dari pariwisata. Selama ini ia menilai memang Provinsi Bali tidak mendapatkan kontribusi dari sektor pariwisata. Namun ketika ada permasalahan, Provinsi Bali yang terkena.

“Jadi tidak fair. Kontribusi itu baik merupakan kontribusi wisman (Wisatawan Mancanegara). Karena dalam Undang-undang UNWTO (United Nations World Tourism Organization) itu memang wisman yang datang juga bertanggungjawab terhadap destinasi yang dikunjungi. Terhadap apa? Terhadap alam, budaya, lingkungannya,” jelasnya Selasa (14/7/2020).

Hal ini dikarenakan pariwisata memang disiapkan untuk seluruh masyarakat dunia sehingga perlu dipelihara dengan baik melalui kontribusi ini. “Itu kami mendukung,” terangnya.