Korupsi di Indonesia Mudah Diamati, Modus Cenderung Sama
Denpasar, IDN Times - Dalam Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke-20 atau The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) di Sanur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa modus korupsi di Indonesia cenderung memiliki kesamaan di setiap daerah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, bahwa pejabat di Indonesia yang tertangkap melakukan korupsi cenderung memiliki modus yang sama. Ditambah dengan permasalahan pengawasan dari inspektorat yang lemah.
"Kita sudah pernah kaji sebelumnya. Sebetulnya modusnya kan gak jauh-jauh dari proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian dalam proses promosi penunjukan pejabat, kan begitu. Kan itu-itu aja, dan suap terkait dengan perizinan," ungkapnya, pada Selasa (3/12/2024).
1. Tantangan penanganan korupsi di era teknologi sangat kompleks
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kejahatan korupsi ini tidak hanya menghambat pembangunan negara, melemahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan di banyak negara ASEAN. Oleh karena itu, kolaborasi regional berbasis teknologi sangat diperlukan guna mengatasi tantangan bersama ini secara lebih efektif.
Kolaborasi berbasis teknologi dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya berperan penting dalam efektivitas penanganan perkara, namun juga dalam upaya-upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
"Kita menyadari, korupsi sebagai kejahatan extra ordinary, tantangannya semakin kompleks dan rumit, modus-modus yang melewati lintas batas negara, termasuk penyembunyian aset-aset hasil korupsinya," jelasnya.
2. Terobosan KPK dalam berbagai aspek termasuk pendidikan
Pada aspek penindakan atau penanganan perkara, kolaborasi pemanfaatan teknologi oleh para negara anggota ASEAN PAC, akan mendukung upaya-upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, termasuk mengoptimalkan pemulihan keuangan negara melalui asset recovery.
Sedangkan pada aspek pencegahan, KPK telah mengembangkan, di antaranya:
- E-LHKPN, untuk memudahkan para Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta kekayaannya, sekligus meningkatkan transparansi dan pelibatan public untuk ikut mengawasi kepatuhannya.
- Pelaporan Gratifikasi secara online, sehingga pelaporannya menjadi lebih mudah, cepat, dan murah, karena bisa dilakukan darimana saja, kapan saja, sepanjang terkoneksi dengan jaringan teknologi dan informasi.
- Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pengukuran Survei Penilaian Integritas (SPI), yang dapat diakses secara terbuka oleh para stakeholder dan masyarakat, sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan upaya-upaya perbaikan pencegahan korupsinya.
3. Beberapa rencana aksi yang tersusun dalam forum ASEAN-PAC
Sementara itu, forum ASEAN-PAC juga melakukan reviu atas action plan 2023-2025 dan penyiapan action plan 2026-2028, dengan beberapa point sebagai berikut:
- Rencana aksi 1, temuan bahwa semua anggota ASEAN-PAC secara aktif telah melaksanakan rencana aksi dan terlibat dalam berbagai kegiatan, upaya, dan inisiatif dalam mengatasi tantangan dan kesenjangan dalam pelaksanaan UNCAC yang telah ditinjau.
"Tampaknya kita perlu membuat format yang seragam dan terstruktur untuk laporan pelaksanaan dan pelaporan rutin tentang pelaksanaan dalam format tertulis, yaitu setiap tahun," terangnya. - Rencana aksi 2, anggota ASEAN PAC secara aktif telah mengembangkan inisiatif dalam memperkuat kapasitas mereka untuk memerangi korupsi dan bertukar praktik terbaik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga ia menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaannya adalah dengan mengembangkan dokumen pelengkap yang berfokus pada perencanaan program pengembangan kapasitas.
- Sedangkan rencana aksi 3, KPK telah berhasil mengembangkan e-booklet yang akan diluncurkan.
