Menguak Konflik Pembangunan Jurrasic Park di Pulau Rinca NTT

Kecamatan Komodo terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan pulau kecil lainnya. Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupten Manggarai Barat, yang membawahi Kecamatan Komodo. Dilansir dari walhi.or.id, masyarakat Ata Modo termasuk satu di antara suku tertua di wilayah Komodo. Sejarah mencatat bahwa  masyarakat adat Modo berkontribusi penting dalam pelestarian komodo.

Terbukti dari riset yang dilakukan oleh Nur Hannah Muthohharoh, Endriatmo Soetarto, Soeryo Adiwibowo, dengan judul Contestation of Spatial Utilization in Komodo National Park: Access and Exclusion Perspectives (2021). Dalam riset itu dijelaskan asal muasal Suku Modo di wilayah Komodo. Menurut anggota Lembaga Sejarah Tradisional, H Amin, sekitar abad ke-17, pemukim pertama di Pulau Komodo tinggal di kawasan Gunung Ara, dipimpin oleh ketua kelompok yang bernama Ompu Najo.

Disebutkan bahwa asal kedekatan emosional antara komodo dengan masyarakat Ata Modo dilatar belakangi oleh cerita putri Ompu Najo, bernama Epa, yang melahirkan seorang bayi. Pada waktu itu, rombongan Suku Sumba yang terdampar di Pulau Komodo memberikan bantuan untuk Epa. Akhirnya, Epa melahirkan anak kembar dengan wujud yang berbeda, yaitu manusia dan komodo. Sampai saat ini, masyarakat Komodo percaya bahwa hewan komodo adalah saudaranya. Oleh karena itu, mereka dapat hidup bersama.

Ada tiga suku lain yang datang ke Pulau Komodo, yaitu Suku Welak (Manggarai) yang berdomisili di Watu Pajung, Suku Ambon yang berdomisili di Loh Liang, dan Suku Kerapu (Flores) yang tinggal di Loh Sebita. Ketiga suku tersebut mengklaim diri sebagai pemukim pertama di Pulau Komodo. Pengklaiman tersebut pun menyebabkan konflik.

Ompu Najo yang mengetahui adanya konflik tersebut kemudian bertindak untuk membuat resolusi konflik dengan memberikan setiap pendatang baru suatu wilayah, meliputi sebagai berikut:

1. Suku Sumba diberi yang terbesar yakni tanah di kawasan Loh Lawi, Loh Wahu, dan Tanjung Besar
2. Suku Welak menduduki Watu Pajung sampai Torong Gudu
3. Suku Ambon menduduki Loh Liang sampai Tanjung Kuning
4. Suku Kerapu menduduki daerah Loh Sebita sampai Gili Lawa

Pembangunan geopark untuk objek wisata premium di Pulau Rinca mendapatkan sorotan dari UNESCO. Lembaga internasional yang berupaya melestarikan warisan dunia ini meminta pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca dihentikan.

Hal tersebut menimbang proyek-proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar lokasi Taman Nasional Komodo memiliki potensi dampak pada Outstanding Universal Value (OUV) sampai revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diserahkan dan ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN). Instruksi penghentian proyek itu tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO nomor WHC/21/44.COM/7B.

Selaras dengan UNESCO, masyarakat adat Modo dalam film dokumenter Ata Modo yang dipublikasi Walhi NTT, menolak keras pembangunan wisata super premium tersebut. Menindaklanjuti pengembangan pariwisata Jurassic Park, warga Ata Modo akan direlokasi oleh pemerintah ke tempat lain. Pemindahan yang dinilai sewenang-wenang ini menimbulkan gelombang konflik. Ribuan warga melakukan demonstrasi secara bertahap sejak tahun 2018.

Apabila pada awalnya komodo hidup di sekitar lingkungan masyarakat lokal, namun dengan master plan pembangunan geopark premium ala pemerintah, maka komodo menjadi hewan yang eksklusif bagi masyarakat adat di sana. Secara keyakinan adat, maka pemerintah telah melanggar cara-cara adat dalam pelestarian hewan purba komodo. Bagi masyarakat Modo, komodo adalah saudara.

Menurut Ketua PM NTT Unud, Jostar, intensitas konflik semakin meningkat di Pulau Rinca karena minimnya keterlibatan masyarakat adat Ata Modo dalam master plan wisata premium Jurassic Park.

"Polemik ini terjadi di tanah Floba Mora dan komodo merupakan aset masyarakat NTT. Isu tersebut penting untuk dibahas untuk dapat memberikan pencerdasan kepada teman-teman mahasiswa NTT di Unud. Masalah yang paling krusial adalah masyarakat adat di sana tidak dilibatkan dalam pembangunan," jelas Jostar.

Sistem kekuasaan politik yang eksploitatif dapat menciptakan hubungan buruk antara manusia dengan alam. Sistem kapitalisme menjadikan alam sebagai objek profit, maka kesejahteraan manusia bukanlah soal utama, melainkan seberapa besar keuntungan yang diraup oleh pemodal. Dengan demikian, kehancuran keanekaragaman hayati dan/atau punahnya satwa tertentu bukan pula hal yang pokok bagi kapitalis.

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Irwanda Wisnu Wardhana, menyajikan tulisan tentang Menimbang Penutupan Pulau Komodo. Irwanda menegaskan bahwa telah terjadi penurunan populasi yang cukup masif di area purbakala hunian hewan komodo.

Berkaca pada data yang dilaporkan World Wide Fund for Nuture (WWF), pada tahun 1996 diperkirakan jumlah komodo mencapai 6.000 ekor dengan 350 betina. Sedangkan Taman Nasional Komodo pada tahun 2018 melaporkan populasi komodo per 2017 hanya berkisar 3.000 ekor. Selain karena faktor alam, aktivitas manusia seperti pencurian satwa liar juga berpotensi pada punahnya hewan komodo. 

Menurut Dewan Pimpinan Daerah WALHI Bali, Umbu Remu Samadaty Anduwatju, sekaligus pemateri dalam diskusi, menyampaikan bahwa komodo sebagai salah satu binatang purba yang masih ada di Indonesia sangat sensitif. Komodo sulit beradaptasi dengan perubahan habitat. Apabila pembangunan destinasi wisata tetap dijalankan, maka akan ada kemungkinan komodo mengalami penurunan populasi dan terancam punah.

"Komodo merupakan binatang yang sensitif. Maksudnya, habitat dari komodo tidak dapat diubah. Bahkan, pasca ada transformasi konservasi dari cagar alam ke taman nasional, komodo terancam punah. Apalagi kalau mau dipaksakan dibangun wisata premium. Perubahan habitat akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup komodo," jelas Umbu.

Riset Nur Hannah Muthohharoh dan teman-temannya, menunjukkan bahwa sejak diterapkannya revisi zona Taman Nasional Komodo pada tahun 2001, perairan Loh Liang yang merupakan daerah penangkapan nelayan termasuk dalam Zona Pemanfaatan Wisata Bahari. Akibatnya, ruang sumber penangkapan ikan menjadi eksklusif.

Nelayan terpaksa mencari daerah penangkapan lain untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Namun tentu saja mereka perlu mengeluarkan lebih banyak biaya. Pada tahun 2003, dalam laporan Kontras, pihak keamanan melakukan pembunuhan terhadap nelayan lokal saat patroli kawasan perairan.

Privatisasi ruang hidup warga lokal telah berlangsung cukup lama. Contoh lainnya, Ferdy Hasiman, peneliti pada Alpha Research Database, Jakarta, dalam tulisannya Labuan Bajo di Tangan Tuan-tuan Kapitalis, Pulau Bidadari yang semula daerah rekreasi masyarakat telah dimonopoli oleh pihak swasta asal Inggris bernama Ernest Lewandowski untuk pembangunan bisnis resort.

Melansir walhi.or.id, PT Sagara Komodo Lestari di Pulau Rinca dengan lahan 22,1 hektare, PT Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar dengan 274,13 hektare, dan Pulau Komodo dengan 151,94 hektare, serta PT Synergindo Niagatama di Pulau Tatawa dengan 15,32 hektare adalah para pemodal yang memfasilitasi pembangunan di wilayah komodo. Keuntungan dari geopark premium akan dimonopoli oleh para taipan tersebut dan elit-elit lokal tertentu. 

Geopark premium yang sedang dibangun oleh pemerintah dan pihak investor di Pulau Rinca sedari awal memang dikhususkan bagi wisatawan hight class. Dalam pembangunannya pun, keterlibatan masyarakat adat sangatlah minim, sehingga muncul gejolak penolakan. Dengan demikian, keuntungan dari pembangunan wisata premium akan dimonopoli dan dinikmati oleh segelintir orang saja.

Ketua Divisi Lingkungan PM NTT Unud, Amaral, menyampaikan bahwa pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga perlu untuk dilakukan. Pemerintah tidak boleh mengesampingkan hak-hak warga lokal.

"Apa yang terbaik untuk daerah kita, pasti kita dukung. Pembangunan destinasi wisata premium dapat meningkatkan devisa negara. Tetapi, saya tidak setuju, karena pembangunan Jurassic Park tidak melibatkan masyarakat adat. Sehingga banyak implementasi pembangunan tak sesuai. Komodo kan saudara kami. Masa, pemerintah memisahkan kami dengan saudara kami," kata Amaral.