Kepala BPN Bali Tidak Mau Terganggu dengan Status Tersangka

Sementara Gede Pasek Suardika menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus menjelang sidang Praperadilan mendatang. Sidang tersebut diajukan berdasarkan Penetapan Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: S.tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tanggal 10 Desember 2025. Kliennya diduga melakukan pidana Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan/atau Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

"Saya hanya sederhana aja kok. Setiap orang disangka itu harus dengan pasal yang jelas. (penetapan) Tersangka itu tidak memenuhi syarat," terangnya.

Suardika mengatakan pihaknya mengantongi dua Surat Kepala Desa atau Lurah Jimbaran dengan objek dan nomor surat yang sama, namun isinya berbeda di bagian batas sebelah kiri. Kedua surat ditandatangani pada waktu yang sama, 27 Februari 1985. Surat tersebut juga mencul sebagai alat bukti di persidangan kasus sebelumnya.

"Ketika ada dua surat, berarti yang satu asli, yang satu palsu. Kan gitu logikanya. Mana asli, mana palsu, ya silakan polisi. Lebih baik dicari yang ini daripada kasus pemalsuan yang lain," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Bali, Hardiansyah, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan sejumlah alur permasalahan dengan objek yang sama sejak tahun 1985.  Ia juga mengatakan terkait dengan arsip negara yang diungkap hilang masih dalam pencarian hingga saat ini.

"Ini kan berkasnya ada di Badung. Jadi mengenai dokumen yang dianggap belum ditemukan itu, itu sampai sekarang masih terus dilakukan pencarian oleh BPN Badung," terangnya.