Kementan Sidak Pasar, Antisipasi Beras Oplosan di Jembrana

07 Agu 2025, 18:11 WIB

Putu Sastra Putra

Petugas BPTU HPT Denpasar mendatangi Pasar Umum Negara di Kabupaten Jembrana pada Kamis (7/8/2025).(Dok.Istimewa)

Intinya sih...

Masalah beras oplosan tidak terasa di JembranaMenurut Kepala BPTU HPT Denpasar Kementan RI, masalah beras oplosan tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat di Pasar Umum Negara. Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan tak ada beras oplosan.
Pedagang menyebut daya beli menurun, bukan karena isu beras oplosanSalah satu pedagang beras di Pasar Umum Negara, Kantun juga menyatakan bahwa tidak ada beras oplosan yang beredar di Jembrana. Daya beli menurun disebabkan oleh kondisi ekonomi, bukan karena isu beras oplosan.
Pemerintah diharapkan men

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jembrana, IDN Times - Peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat mendapat perhatian serius dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Hari ini, Kamis (7/8/2025) melalui Balai Pengujian Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar, Kementan memantau langsung di Kabupaten Jembrana.

Pemantauan itu untuk memastikan keamanan pangan di tingkat konsumen. Petugas BPTU HPT Denpasar mendatangi Pasar Umum Negara, pasar terbesar di Kabupaten Jembrana, untuk memeriksa stok beras yang dijual oleh para pedagang. Mereka tidak hanya memastikan tidak adanya beras oplosan yang beredar, tetapi juga meninjau dampak isu tersebut terhadap pedagang maupun pembeli.

Hasil pemantauan menunjukkan tidak ada beras oplosan yang ditemukan. Sebagian besar beras yang dijual merupakan produk lokal, dengan hanya sedikit yang berasal dari Banyuwangi.

1. Masalah beras oplosan tidak terasa di Jembrana

Petugas BPTU HPT Denpasar mendatangi Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana pada Kamis (7/8/2025).(Dok.Istimewa)

Menurut Kepala BPTU HPT Denpasar Kementan RI, I Gusti Putu Ngurah Raka, masalah beras oplosan tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat di Pasar Umum Negara. Hal ini diduga kuat karena tidak adanya beras oplosan yang masuk ke pasar tersebut.

"Informasi dari pedagang, tidak ada pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat," kata Raka.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pemantauan akan terus dilakukan oleh Satgas Pangan dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan tak ada beras oplosan dan memberikan efek jera kepada oknum-oknum jika terbukti mengoplos beras.

2. Pedagang menyebut daya beli menurun, bukan karena isu beras oplosan

Petugas pantau beras di Pasar Umum Negara pada Kamis (7/8/2025).(Dok.Istimewa)

Salah satu pedagang beras di Pasar Umum Negara, Kantun juga menyatakan bahwa tidak ada beras oplosan yang beredar di Jembrana. Ia mengakui bahwa saat ini daya beli masyarakat memang sedikit menurun, namun hal tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi, bukan karena isu beras oplosan.

"(Isu) beras oplosan, kalau di saya tidak berdampak karena tidak ada beras oplosan yang masuk di toko saya," jelas Kantun.

Ia juga menambahkan bahwa harga beras di Jembrana masih tergolong normal, dengan harga beras premium sekitar Rp16.000 dan beras medium Rp15.000 per kilogram.

3. Pemerintah diharapkan menindak tegas para pengoplos beras

Pedagang Pasar Umum Negara di Kabupaten Jembrana pada Kamis (7/8/2025).(Dok.Istimewa)

Aksi pengoplosan bahan makanan pokok, seperti beras, merupakan tindakan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menindak tegas para pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan dan perekonomian warga.

Langkah-langkah pemantauan seperti yang dilakukan Kementan di Jembrana merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat tercipta efek jera yang membuat para pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindakannya.