6 Kebijakan Pemerintah untuk Pemulihan Pariwisata Bali, Semua Gagal?

20 Nov 2021, 08:01 WIB

Suasana Pantai Berawa (IDN Times/Ayu Afria)

Denpasar, IDN Times – Sejak Bali menghadapi pandemik COVID-19 pada Maret 2020 lalu, roda perekonomian masyarakat, terutama yang bekerja di bidang pariwisata, macet total. Banyak hotel, restoran, klub malam, hingga usaha lainnya tutup. Sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan pandemik ini akan berakhir.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk konsep baru untuk pariwisata Bali. Dengan harapan, cara tersebut akan mampu memulihkan kembali sektor perekonomian pulau penyangga terbesar devisa negara ini.

Pada tahun 2020, pemerintah mencanangkan program We Love Bali. Sementara pada tahun 2021, muncul program dan kebijakan lainnya, yakni Travel Bubble, Kebijakan Long Term Visa, Travel Corridor Arrangement, Pengembangan Desa Wisata, hingga Medical Tourism.

Sejauh mana konsep pariwisata yang pernah digaungkan pemerintah tersebut akhirnya terlaksana? Apakah justru semuanya gagal dan hanya tinggal wacana? Nah berikut daftar kebijakan pemulihan pariwisata Bali yang digaungkan pemerintah selama pandemik COVID-19:

1.We Love Bali sempat digadang-gadang sebagai bukti ketangguhan Bali dalam sektor pariwisata

Program We Love Bali. (IDN Times/Ayu Afria)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui program branding We Love Bali Movement pada Maret 2020 lalu berupaya membuktikan ketangguhan Bali dalam sektor pariwisata, di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Guncangan wabah ini mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali secara signifikan.

Untuk membuktikan ketangguhannya, Pemprov Bali menghadirkan program branding We Love Bali Movement. Program itu meliputi penawaran paket pariwisata super deal, wisata We Love Bali, festival kuliner khas Bali, festival musik berskala internasional, festival disc jockey (DJ) berskala internasional, hingga international surfing competition.

Selain itu, ada pula Lari Marathon Bali 10K Internasional, Bali Culture World Celebration, mengundang Familiarization Trip TOP Tour Operator/Wholesaler, mengundang travel writer, YouTuber, blogger, dan influencer untuk kampanye We Love Bali Movement.

2.Travel Bubble pernah dibidik untuk pulihkan pariwisata pada Januari 2021 lalu

Default Image IDN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, juga pernah mewacanakan penerapan perjalanan wisata tanpa karantina (travel bubble) dengan menggandeng beberapa negara pada Januari 2021 lalu. Travel bubble ini merupakan kesepakatan dengan negara lain untuk membuka akses masuk bagi turis agar timbul gelembung atau koridor perjalanan.

Rencana tersebut dilakukan untuk memudahkan perjalanan wisatawan untuk ke luar masuk Indonesia. Beberapa tujuan destinasi yang menjadi usulan saat itu di antaranya Bali, Jakarta, Batam, dan Bintan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan realisasinya.

3.Kebijakan long term visa untuk meningkatkan kualitas pariwisata

Foto hanya ilustrasi. (groundasia.com)

Pada bulan Februari 2021 lalu, Menparekraf Sandiaga Uno mewacanakan program visa jangka panjang atau long term visa. Visa jangka panjang ini memungkinkan wisatawan mancanegara tinggal di Indonesia hingga 5 tahun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pariwisata dari sisi lama kunjungan dan jumlah pengeluaran yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Program ini menyasar pebisnis dan wisman, juga para pelaku digital nomade. Rencana kebijakan visa jangka panjang ini diungkapkan sejalan dengan persiapan pemerintah menerapkan kebijakan travel bubble dan ASEAN Travel Corridor.

4.Travel Corridor Arrangement dengan Bali masuk tiga destinasi prioritas

Ilustrasi traveller (pexels.com/@thirdman)

Free Covid Corridor (FCC) atau Travel Corridor Arrangement (TCA) dianggap sebagai kebijakan yang memungkinkan pembukaan perbatasan untuk wisatawan asing dengan syarat kesehatan yang ketat. Prioritas 3 destinasi utama yakni Bali, Batam, dan Bintan. Kebijakan ini digaungkan pemerintah sekitar bulan Maret 2021 lalu.

Penerapan FCC atau TCA tertunda karena kasus COVID-19 sempat meningkat. Pembukaan pariwisata Bali untuk wisman TCA saat itu direncanakan pada Juli 2021 namun batal dilaksanakan dengan alasan peningkatan kasus COVID-19. Padahal persiapan Bali disebut sudah mencapai 90 persen.

5. Targetkan pengembangan Desa Wisata pada tahun 2024

Foto ilustrasi turis Bali. (IDN Times/Rehuel Willy Aditama)

Berdasarkan Pengembangan Desa Wisata sesuai RPJMN 2020 – 2024, Kemenparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Diharapkan program ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja. Langkah ini merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf yang diharapkan bisa menjadi lokomotif penggerak untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

6.Medical tourism jadi bidikan pariwisata baru, Bali sudah deklarasi sejak Juni 2021 lalu

Deklarasi Bali Medical Tourism Association (BMTA) di lantai dua Ruang Pertemuan Bali Tourism Board (BTB) pukul 12.00 Wita, Selasa (29/6/2021). (IDN Times/Ayu Afria)

Pariwisata kesehatan atau medical tourism (MT) menjadi incaran pemerintah saat ini dalam pengembangan pariwisata Bali. Dalam merealisasikan rencana tersebut, dibentuk Indonesia Health Tourism Board (IHTB).

Dengan cara tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat pada institusi medis di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis (16/9/2021).

Bali sesungguhnya telah lebih awal mendeklarasikan Bali Medical Tourism Association (BMTA) di ruang pertemuan Bali Tourism Board (BTB) pada Selasa (29/6/2021). Sebanyak 17 rumah sakit milik pemerintah, swasta, hingga klinik telah menyediakan layanan tersebut. Dalam memaksimalkan potensi pasar, asosiasi tersebut bekerja sama dengan BTB sebagai pihak yang menyanggupi promosi Medical Tourism (MT) ini.

Ketua BMTA, dr I Gede Wiryana Patra Jaya MMR, menjelaskan program MT ini sudah dicanangkan sejak tahun 2014 lalu melalui penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata. MT ini diakuinya merupakan bentuk diversifikasi pariwisata. Potensi wisata medis disebut menjadi peluang besar yang dapat dikembangkan di Bali.