Kasus Kekerasan Seksual, Jangan Ada Kata Damai dan Penyelesaian Adat

Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali, Ni Luh Gede Yastini, menyampaikan pihaknya belum pernah menangani kasus kekerasan yang diselesaikan secara adat. Yastini menekankan, jika ada kasus kekerasan seksual diselesaikan secara adat, maka pihaknya akan segera mengirimkan laporan kepada aparat penegak hukum (APH) dan lembaga UPTD PPA setempat. 

“Kalau ada pengaduan dugaan akan didamaikan atau prosesnya terhambat, maka kami akan mengoordinasikan dengan polda untuk atensi dan juga kami menyurati ke polres/polresta,” kata Yastini.

Ia menegaskan, kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan secara adat. Sebab itu adalah tanda kemunduran pemajuan hak-hak bagi para korban.

Selain upaya hukum hingga proses persidangan, penanganan korban kekerasan seksual tak dapat berhenti di sana. Ada langkah-langkah pendampingan dan pemulihan korban. Lembaga pelayanan pada tingkat kabupaten/kota, yakni UPTD PPA, berperan penting dalam proses ini. 

Yastini mengungkapkan, UPTD PPA juga mampu berperan sebagai pendamping bagi korban dalam pelaporan proses hukum kekerasan seksual.

“UPTD PPA agar melakukan pendampingan bagi korban dalam pelaporan dan proses hukumnya,” kata dia. 

Berdasarkan Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan yang ditulis Rostiawati Justina, penyelesaian kasus kekerasan seksual masih jauh dari pemenuhan rasa keadilan korban, misalnya pemaksaan perkawinan. 

Menikahkan perempuan korban perkosaan dengan pelakunya, artinya ada pemaksaan hubungan seks dalam perkawinan. Justina menyatakan, potensi korban perempuan mengalami kekerasan seksual bisa terjadi kedua kalinya dan membahayakan kesehatan reproduksi korban.

Pemerintah tak dapat diam terhadap upaya-upaya memarjinalkan hak korban. Mereka harus aktif turun ke warga memberikan pemahaman, bahwa pemenuhan keadilan hukum dan hak-hak korban kekerasan seksual adalah fokus utama.