Kantor ACT Bali Ditutup, Program Bantuan Sosial Ikut Dihentikan Total

Ketua ACT Bali, Abdul Haris Agus Ma’mun, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu (13/7/2022), mengungkapkan bahwa kantornya ditutup sejak Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dicabut pada Rabu (6/7/2022). Izin ACT ditutup oleh Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana.

“Kantor tutup, yang akhirnya tim Bali bisa beristirahat gitu. Selama ini kadang jarang istirahat. Sabtu Minggu masih bergerak bareng sama relawan nyalurin bantuan. Dengan ditutupnya kantor, akhirnya ada waktu lebih untuk kumpul bersama keluarga,” ungkapnya.

Sejauh ini, ada sebanyak 300 orang relawan yang berada di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Latar belakang relawan ACT beragam, mulai mahasiswa, pensiunan, pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), dan lainnya. Sedangkan jumlah pengurus inti ACT Bali ada 10 orang.

“Kalau relawan kan memang sukarela ya. Jadi memang tidak ada ikatan kerja begitu. Kalau kami staf organik itu, cuma 10 orang. Sementara selama kantor tutup, ya gak boleh ada aktivitas. Baik pengumpulan barang dan implementasi tidak diperbolehkan. Istirahat total berarti,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah program kemanusian dan sosial yang biasanya dilakukan oleh ACT Bali akhirnya macet. Biasanya mereka mengadakan program Operasi Pangan Gratis (OPG) dengan pembagian sembako kepada warga yang memerlukan, Operasi Makan Gratis berupa paket makan yang siap santap, Peduli Lansia, Mobile Social Rescue (MSR), bedah rumah, bantuan pendidikan, bantuan untuk anak-anak difabel, dan lain sebagainya.

“Sebenarnya banyak. Apalagi Bali kena dampak pandemik yang begitu luar biasa kemarin. Kami banyak kemudian bermitra dengan mereka-mereka yang bergerak di dunia pariwisata. Jadi kalau dibilang perlu ya, hampir merata semuanya ada,” jelas Abdul Haris Agus Ma’mun.

ACT Bali kerap mengadakan Operasi Makan Gratis di Kuta, Pasar Badung, wilayah Sanur, seputaran Renon, jalanan Bypass Ida Bagus Mantra, serta wilayah Bali lainnya.

ACT juga sempat memberikan bantuan bedah rumah dan biaya sekolah jenjang SMP sampai SMA terhadap keluarga yang awalnya tinggal di kandang babi di wilayah Kabupaten Karangasem. Selain itu, ada pula bantuan kepada anak-anak difabel berupa skill usaha, pengurusan legal formal usaha, NPWP, hingga sertifikat halal dari MUI.

“Implementasi di lapangan biasanya kami kolaborasi. Paling sering. Masak mau mikirin membantu umat sendirian? Padahal problemnya kadang lebih banyak daripada orang yang peduli,” ungkapnya.

Kolaborasi ini biasa dilakukan dengan bermitra tanggap bencana dengan Basarnas, BNPB, BPBD, dan lain sebagainya. Para relawan ACT juga terdaftar pada Forum Komunikasi Pencarian Orang Hilang, Forum Relawan Tanggap Bencana, Satgas COVID-19.

Abdul Haris Agus Ma’mun mengatakan meski mencuat kasus dugaan penyelewengan dana sumbangan yang dilakukan oleh oknum, namun beberapa donatur yang ada di Bali tetap berkeinginan untuk menyumbangkan dananya. Kendala yang dihadapi saat ini adalah rekening tujuan sudah diblokir, sehingga ia menyarankan agar dana tersebut disalurkan ke lembaga lain yang dipercaya oleh donatur tersebut.

“Kalau donatur, saya kurang tahu pastinya. Karena terkadang per program yang kami tawarkan. Jadi kadang ya gak rutin setiap bulan. Gitu. Ya kisarannya sih antara 100-300 orang donatur,” ungkapnya.

Keberadaan donatur ini, ia akui juga menentukan implementasi bantuan yang akan diberikan, baik bagi masyarakat di Provinsi Bali yang membutuhkan maupun luar Bali. Hingga saat ini, dari catatannya, donatur tersebut merupakan masyarakat Bali dan belum ada donatur berkewarganegaraan asing.

Dengan pemblokiran rekening tujuan pengiriman sumbangan tersebut, ia akui selain donatur kesulitan menyalurkan dana sumbangan, juga berdampak pada calon penerima sumbangan. ACT Bali terpaksa menghentikan bantuan rutin kepada 12 orang lansia sebatang kara di Kota Denpasar. Bantuan rutin ini diberikan dalam bentuk pemeriksaan medis, biaya sewa tempat tinggal bulanan, sembako, dan lain sebagainya.

“Otomatis itu langsung terhenti,” tegasnya.

Sejauh dugaan kasus penyelewengan dana sumbangan ini mencuat, Abdul Haris Agus Ma’mun menyampaikan bahwa ACT Bali memang sempat dihubungi oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Bali. Saat itu pihak Dinas Sosial menyampaikan akan melakukan kunjungan ke kantor ACT Bali. Namun karena Kantor ACT Bali ditutup, pihaknya tidak tahu apakah tim dari Dinas Sosial Provinsi Bali jadi berkunjung atau tidak. Setelah itu, hingga saat ini ia tidak lagi dihubungi oleh Dinas Sosial Provinsi Bali.

“Kami juga rutin mengirim laporan sebenarnya (ke Dinsos). Biasanya kami sih juga main ke Dinsos. Ya dua bulan atau tiga bulan sekali main ke Dinsos,” ungkapnya.

Ia mengaku komunikasi ACT Bali dengan ACT pusat masih terjalin dengan baik. Koordinasi juga masih dilakukan sebagaimana biasanya. ACT Bali mengatakan saat ini masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Pihaknya berharap apabila memang di tubuh ACT terdapat permasalahan, agar penegak hukum menindak oknumnya dan tidak mem-framing bahwa lembaga yang salah.

“Saya sih simpel. Kalau memang ada bermasalah, ya sudah, tindak saja orangnya. Tapi jangan di-framing seolah-olah lembaganya ini yang salah,” tegasnya.