Denpasar, IDN Times - 17 April 2019 akan menjadi hari yang penting bagi Indonesia. Rakyat Indonesia akan memilih wakil rakyat mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019.
Strategi tentu akan dilakukan oleh masing-masing calon untuk menjaring pemilihnya. Menariknya, baru-baru ini masing-masing calon saling berlomba untuk mendapatkan suara pemuda yang jumlahnya tak sedikit. Termasuk di Bali.
Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan 2 mencapai 3.133.445 pemilih yang tersebar di 12.385 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rinciannya:
Dari total tersebut, menurut Ketua KPU Bali, Dewa Agung Lidartawan, jumlah pemilih millennial di Bali mencapai angka 40 persen. Artinya, akan ada 1.253.378 pemilih millennial pada Pemilu 2019 mendatang.
Jika merujuk pengertian dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemuda atau millennial dikategorikan berusia 17 hingga 35 tahun.
Ia menyadari, bahwa generasi millennial ini masih perlu didekati untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu berbagai program akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih millennial ini. Satu di antaranya sosialisasi bagi pemilih keluarga. Menurutnya, keluarga bisa menjaring lebih banyak pemilih pemuda, disabilitas, hingga lanjut usia.
"Kita sudah mulai sasar bukan saat mendekati Pemilu begini. kpu melakukan pendidikan politik jauh sebelum Pemilu akan dilakukan. Setiap tahun ada regulasi untuk membuat pendidikan politik," katanya.
Ia berharap metode-metode yang digunakan untuk sosialisasi semacam ini, baik tingkat kota dan Kabupaten, mampu merangsang pemilih pemula ikut dalam pesta demokrasi.
Selain itu, KPU Bali juga mempunyai komunitas peduli demokrasi. Anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang kuliah di Perguruan Tinggi. Mereka akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.
Selain itu, KPU Bali juga aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Untuk menunjangnya, KPU Bali berjanji akan terus memperbarui informasi di situsnya dengan alamat bali.kpu.go.id.
"Kami bukan tatap langsung saja tapi di media sosial juga. Kami juga rajin bikin hashtag di Instagram dan Twitter untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula," lanjutnya.
Sementara itu, halaman Facebook KPU Bali disukai sekitar 2097 orang. Informasi terakhir yang dibagikan adalah jadwal seleksi Calon Anggota KPU Klungkung yang diunggah pada 25 November lalu. Di Twitter, KPU Bali memiliki 1817 follower dan informasi terakhir yang dibagikan adalah ajakan untuk melindungi hak pilih pada Oktober lalu.
Sementara media sosial Instagram, KPU Bali memiliki 641 pengikut dengan informasi terakhir adalah hasil administrasi calon anggota KPU Klungkung pada 19 November lalu.
Ia menambahkan, pemilih pemuda saat ini jauh lebih cerdas. Menurutnya, mereka akan memilih orang-orang yang dianggap mampu menggerakkan dan menggali potensi yang mereka punya.
Untuk itu, ia menyarankan kepada para kandidat atau calon berlomba-lomba kampanye sehat di medsos. Jenis kampanyenya harus memuat pendidikan politik dan program serta visi apa yang dimiliki calon. Masalahnya, saat ini kebanyakan calon atau kandidat hanya sebatas memasang foto dan nomor urutnya.
"Sejauh ini yang saya lihat tidak banyak memberikan program dan membelajarkan visi misi saat duduk di kursi DPRD nanti. Sangat sedikit yang memberi informasi terkait apa tugasnya nanti di legislasi," ungkapnya.
Untuk cara kampanye di media sosial, ia mengatakan harus sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 10 akun.
Namun jika kampanye tersebut sudah mengarah ke SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan mendiskreditkan pasangan lain, maka penindakannya sudah masuk ke ranah polisi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Untuk pelaporan bisa lewat ke Bawaslu dan KPU. Nanti kita akan sarankan ke Bawaslu karena kewenangannya ada di situ," ucapnya.
Terkait kampanye hitam seperti hoaks dan mendiskreditkan pasangan lawan, ia mengatakan di Bali tidak terlalu banyak. Bahkan soal mendiskreditkan pasangan lain hampir tidak ditemukan kasusnya.