Denpasar, IDN Times – Pemerintah Provinsi Bali kembali meluncurkan program pemutihan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor tahun 2022. Program ini berlangsung mulai 4 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.
Program ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya angka pajak yang belum terbayarkan oleh masyarakat Bali sejak Januari 2021 lalu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha, mengungkapkan bahwa program pemutihan ini dimulai 4 April sampai dengan 31 Agustus 2022. Program Pemerintah Provinsi Bali ini disebutnya sebagai kebijakan yang pro rakyat.
Made Santha menambahkan bahwa berdasarkan laporan year to year, telah terjadi penurunan pembayaran pajak pada bulan Februari tahun 2022 sebesar 26,36 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2021 lalu. Pihaknya menyadari bahwa rendahnya pembayaran pajak terutama di bidang otomotif di Bali saat ini karena faktor ekonomi.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Bali mengeluarkan peraturan relaksasi pajak berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua. Aturan itu berlaku mulai tanggal 5 Januari sampai 3 Juni 2022.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa peluncurkan kebijakan strategis terkait relaksasi pajak di Bali pada tahun 2022 ini diatur dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan.
"Tujuan pemutihan kali ini juga untuk memperbaiki data base kendaraan masyarakat Bali. Apakah kendaraan itu masih ada atau tidak, yang penting untuk pendataan ke depannya. Sehingga dengan kebijakan relaksasi pajak ini, bagi masyarakat yang terlambat dan belum membayar pajak tidak perlu membayar bunga dan denda, hanya wajib membayar pajaknya saja,” ungkapnya.
Dewa Indra menjelaskan bahwa data yang diterima per Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, terdapat 449.249 unit kendaraan yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak dengan nilai total sekitar Rp223 milyar.
Masyarakat yang belum bayar pajak ini disebut bukan karena kesadaran mereka yang rendah. Namun karena situasi ekonomi yang belum pulih. Faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab terbesar masyarakat tidak lagi memprioritaskan membayar pajak.
“Di penghujung tahun 2021 kontraksi ekonomi masih terjadi di Bali, walaupun tidak sebesar tahun 2020. Ekonomi kita masih negatif. Saya harap tahun 2022 pergerakan sudah mulai ada sehingga ekonomi Bali bisa tumbuh dan positif lagi,” imbuhnya.