Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kadisdikpora
Kadisdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Wesnawa Punia (kanan) (Dok. istimewa)

Intinya sih...

  • Disdikpora harus memastikan kemudahan melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK

  • Disdikpora harus fokus mengawal Program 1 Keluarga Satu Sarjana

  • Disdikpora memiliki peran dalam program insentif bagi warga bernama Nyoman dan Ketut

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Denpasar, IDN Times - Jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali kini resmi diemban Ida Bagus Wesnawa Punia mulai Senin (1/12/2025). Baru dilantik, ia langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, termasuk menuntaskan rancangan konsep SDM Bali Unggul serta Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyebut tugas di sektor pendidikan merupakan tanggung jawab besar karena menyangkut pembangunan sumber daya manusia. “Segera tuntaskan rancangan konsep SDM Bali Unggul agar bisa dijalankan mulai tahun 2026,” tegasnya.

1. Disdikpora harus menjamin kemudahan melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK

Ilustrasi pelajar di Bali (IDN Times/Ayu Afria)

Wayan Koster menekankan pentingnya peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas baru. Kini, nasib dunia pendidikan di Bali berada di tangan Ida Bagus Wesnawa Punia yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bali. Ia juga diminta segera menginventarisasi persoalan pendidikan agar penanganannya lebih tepat.

“Ini harus betul-betul dipetakan. Tak boleh lagi ada cerita anak lulus SMP susah masuk ke SMA/SMK. Idealnya, semua lulusan SMP yang akan melanjutkan bisa kita tampung,” tegasnya.

2. Disdikpora harus fokus mengawal Program 1 Keluarga Satu Sarjana

Ilustrasi pelajar di Bali (IDN Times/Ayu Afria)

Tak hanya itu, Koster juga menegaskan pentingnya menyukseskan program 1 Keluarga Satu Sarjana yang mulai diterapkan pada 2025 dan akan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Ia meminta agar seluruh kewajiban peserta segera dituntaskan, termasuk pembayaran uang kos bagi mahasiswa penerima manfaat.

Agar program ini lebih tepat sasaran, Disdikpora didorong untuk memperkuat sosialisasi hingga ke desa-desa, sehingga keluarga yang membutuhkan mengetahui cara mengakses bantuan pendidikan tersebut.

3. Disdikpora memiliki peran program insentif Nyoman dan Ketut

Walikota Jaya Negara meninjau langsung Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Peguyangan pada Senin (8/9/2025) (Dok.IDN Times/istimewa)

Koster turut menyinggung program insentif bagi warga bernama Nyoman dan Ketut yang melibatkan tiga OPD sekaligus, yakni Disdikpora, Dinas Kesehatan, dan Dinsos P3A. Program ini mendapat sambutan positif, bahkan Pemkab Badung berencana membuat skema serupa.

“Dinas Kesehatan bertugas memberi layanan kepada ibu hamil hingga bayinya lahir. Setelah itu, pendidikannya ditangani Dinas Pendidikan, dan bagi yang kurang mampu akan dibantu Dinsos. Ini program terintegrasi dan harus berjalan baik mulai 2026,” kata Koster.

Editorial Team