Klungkung, IDN Times - Pelayanan kesehatan di Kepulauan Nusa Penida menjadi perhatian Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Ia meminta masyarakat taat dan disiplin mengikuti anjuran dokter serta memanfaatkan secara maksimal fasilitas kesehatan milik pemerintah ini.
Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung juga tengah menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemanfaatan ambulans laut yang dimiliki oleh rumah swasta (RS) swasta di Kabupaten Klungkung.
Suwirta menyampaikan, Pemkab sedang menyiapkan kesepakatan dengan pihak swasta yang mengelola ambulans laut di Nusa Penida. Berbekal kesepakatan itu, nantinya Bupati bisa memberlakukan penerapannya kepada masyarakat, terutama pasien yang dirujuk dari Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung atau RS negeri di daratan.
Ambulans laut tersebut pada dasarnya tidak gratis. Hanya pasien emergency (Darurat) saja yang akan mendapatkan pelayanan secara gratis, dan di luar itu tetap akan dikenakan biaya. Hanya saja berapa besaran biayanya belum dirinci.
“Ada kata kapan saatnya gratis kalau benar-benar emergency. Kalau berencana, tentu tidak gratis, mereka bisa menumpang boat reguler. Kadang masyarakat banyak sekali tidak emergency maunya boat gratis. Ini perlu diberikan pemahaman,” kata Suwirta, Selasa (23/3/2021).
Suwirta lantas memberikan penjelasan terkait peristiwa yang pernah menimpa seorang ibu hamil di Nusa Penida pekan lalu. Ibu yang akan melahirkan tersebut harus dirujuk dari puskesmas ke RSUD Klungkung karena beberapa faktor seperti berat bayi yang dikandungnya melebihi normal, dan dokter obgyn di RS Gema Santi sedang cuti Nyepi pada 14 Maret 2021.
Ia kemudian memanfaatkan ambulans laut yang dikelola oleh RS swasta di Nusa Penida, namun harus membayar biaya boat sebesar Rp3,5 juta.
“Padahal kontrolnya di dokter swasta, disarankan mendahului ke Klungkung (Rumah sakit) karena bayinya keberatan (Melebihi normal). Tapi baru megredegan (Sibuk) cari boat. Ini tentu masyarakatlah yang perlu diedukasi terkait pelayanan kesehatan. Jangan sampai seperti ini. Setelah terjadi kelabakan, pemerintah disalahkan,” ungkap Suwirta.
“Kalau kontrol ya kontrol. Kalau faskes di puskesmasatau RSU milik pemerintah, ya kontrol-kontrol di sana. Jangan kontrol di swasta. Terus ada masalah rujukan, yang disalahkan rumah sakit pemerintah. Manfaatkanlah rumah sakit yang ada dengan sebaik-baiknya. Urusan ada tenaga dokter yang kurang, bersama-sama kita tangani."
Suwirta berencana menggembleng tenaga kesehatan (Nakes) dan menaikkan status RS Gema Santi dari tipe D ke tipe C. Setelah itu baru menambah Sumber Daya Manusia (SDM). Pemkab Klungkung belum berencana untuk membeli ambulans laut karena terkendala anggaran.
“Sebenarnya kami berharap (Anggaran) didapat dari inovasi Program Kriss (Kering sehat) bisa masuk TOP 40, sehingga mendapatkan dana insentif daerah. Tapi yang penting situasi normal dulu. Urusan beli satu ambulans tidak masalah, yang penting situasi (Pariwisata) normal,” terang Suwirta.