Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Indonesia Dorong Tata Kelola Royalti Digital ASEAN

Ayu Afria Ulita Ermalia
Indonesia Dorong Tata Kelola Royalti Digital ASEAN
ilustrasi musik (pexels.com/Pixabay)
  • Indonesia menegaskan komitmennya memperjuangkan keadilan royalti digital bagi kreator ASEAN melalui forum AWGIPC ke-78 di Bali, dengan fokus pada tata kelola kekayaan intelektual yang transparan dan berkelanjutan.
  • Proposal Indonesia tentang instrumen hukum tata kelola royalti digital diajukan untuk memperkuat kesejahteraan pemilik hak cipta serta mendorong ASEAN berperan aktif membentuk standar global yang adil dan adaptif terhadap teknologi.
  • Pertemuan AWGIPC ke-78 diikuti 73 perwakilan negara ASEAN guna menyelaraskan kebijakan strategis, meningkatkan standar layanan kekayaan intelektual, dan memperkuat kolaborasi teknis regional menghadapi tantangan era digital.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Indonesia memperjuangkan keadilan royalti musik digital bagi kreator di kawasan ASEAN melalui pengajuan proposal instrumen hukum internasional tentang tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital.
  • Who?
    Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dan Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon mewakili Indonesia dalam Pertemuan ke-78 ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC).
  • Where?
    Pertemuan berlangsung di Kuta, Bali, dengan partisipasi sekitar 73 perwakilan kantor kekayaan intelektual negara anggota ASEAN serta mitra dialog internasional.
  • When?
    Kegiatan dilaksanakan pada 6 hingga 10 April 2026 dalam rangkaian Pertemuan ke-78 AWGIPC.
  • Why?
    Langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem distribusi royalti yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi kreator di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan layanan streaming.
  • How?
    Indonesia mengajukan proposal strategis yang mendukung ASEAN Intellectual Property Action Plan 2030 serta mendorong kerja sama regional melalui forum AWGIPC dan peluncuran inisiatif ASPEC+ di bidang paten.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Badung, IDN Times - Indonesia bertekad memperjuangkan keadilan royalti musik di era digital bagi kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan ke-78 ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang berlangsung pada 6-10 April 2026 di Bali.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, mengatakan Indonesia memanfaatkan forum strategis ini untuk mendorong tata kelola kekayaan intelektual yang lebih adil dan berkelanjutan di tengah pesatnya transformasi digital. Isu keadilan royalti digital merupakan tantangan bersama negara-negara berkembang, termasuk di kawasan ASEAN yang membutuhkan solusi kolektif.

"Transformasi digital menghasilkan nilai besar, namun juga memunculkan masalah kurangnya transparansi, fragmentasi metadata, dan remunerasi yang tidak proporsional, terutama bagi kreator dari negara berkembang,” jelasnya di Kuta.

1. Indonesia mengajukan proposal strategis KI

Agenda AWGIPC di Kuta bahas soal isu royalti musik (IDN Times/Ayu Afria)

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, mengatakan hal tersebut menjadi latar belakang Indonesia dalam mengajukan Instrumen Internasional yang mengikat secara hukum mengenai Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Lingkungan Digital (Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment) atau Proposal Indonesia.

Dengan mengambil peran Strategy Initiatives sebagai bentuk dukungan atas 2030 ASEAN Intellectual Property Action Plan, Indonesia mengajukan proposal strategis untuk memperbaiki kesejahteraan para pemilik kekayaan intelektual (KI), khususnya hak cipta.

"Hal ini sejalan dengan upaya bersama untuk memajukan ekonomi regional,” ungkapnya.

Proposal Indonesia bertujuan memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global yang semakin kompleks. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi tata kelola yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2. Indonesia juga mendorong ASEAN untuk mengambil peran lebih aktif

Agenda AWGIPC di Kuta bahas soal isu royalti musik (IDN Times/Ayu Afria)

Ia tidak memungkiri, pertumbuhan ekonomi digital melalui layanan streaming telah menciptakan kesenjangan struktural global yang berdampak langsung pada kreator. Permasalahan ini semakin kompleks seiring belum optimalnya sistem distribusi royalti di tingkat global.

"Tata kelola royalti harus berlandaskan transparansi dan data yang andal, mampu beradaptasi dengan inovasi termasuk kecerdasan buatan, serta didorong melalui forum internasional yang tepat," ungkapnya.

Dalam konteks regional, Indonesia juga mendorong ASEAN untuk mengambil peran lebih aktif dalam membentuk standar global terkait tata kelola royalti digital. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kerja sama dan dialog antarnegara anggota.

Selain mengangkat isu keadilan royalti, pertemuan AWGIPC ke-78 juga menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama teknis di bidang paten melalui peluncuran ASEAN Patent Examination Co-operation Plus (ASPEC+). Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan paten di kawasan ASEAN.

“ASPEC+ akan menghasilkan laporan paten yang lebih selaras dan linimasa yang pasti, sehingga memberikan kepercayaan lebih besar bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnis di kawasan ASEAN,” jelasnya.

3. Negara ASEAN harus menyelaraskan standar layanan

ilustrasi mendengarkan musik (pexels.com/cottonbro studio)

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Yasmon, menyampaikan penyelenggaraan AWGIPC ke-78 diikuti oleh sekitar 73 perwakilan kantor kekayaan intelektual negara anggota ASEAN, serta mitra dialog yang merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi regional di bidang kekayaan intelektual.

Forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai kebijakan strategis antarnegara ASEAN. AWGIPC menjadi ruang strategis untuk meningkatkan standar layanan dan memperkuat kolaborasi internasional. Hal ini penting untuk menjawab tantangan kekayaan intelektual di era digital yang terus berkembang.

“Forum ini menjadi wadah bagi negara anggota untuk mengevaluasi rencana aksi regional, menyelaraskan standar administrasi, dan memperkuat kerja sama teknis dengan mitra internasional,” jelasnya.

Topics
BadungBaliASEAN

Editorial Team

EditorIrma Yudistirani

Tonton lebih seru di